"Saya mengusulkan agar tidak perlu ada pembaharuan. Kontrak koalisi yang sudah ada selama ini cukup memadai. Cuma perlu penguatan untuk mengawal pemerintahan SBY-Boediono hingga 2014," kata Priyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Ia menambahkan, bila dilakukan perubahan dalam kontrak koalisi yang sudah ada, diperkirakan akan menimbulkan masalah baru.
"Bila diubah klausulnya, akan membuat masalah baru. Kalau ada niat atau itikad untuk merombak klausul tersebut, untuk menyeragamkan pandangan politik semua partai akan berimplikasi besar," kata Priyo.
Wakil Ketua DPR RI menambahkan, akibat dari penyeragaman pandangan politik yang dibuat dalam kontrak baru itu akan membuat demokrasi Indonesia seperti sunyi.
"Parlemen kita akan mandul, soal bangsa ini akan diselesaikan setengah kamar, diselesaikan Setgab. Apa jadinya nanti, pasti suwung (sunyi). Penyelesaian setengah kamar itu yang tidak diinginkan oleh Golkar," kata Priyo.
Di Setgab, kata dia, adalah membahas masalah bagaimana mengawal pemerintahan ini hingga berakhir 2014.
"Di Setgab itu hanya membahas masalah makro, jangan sampai identitas dan harga diri partai dihilangkan karena penyeragaman pandangan di Setgab," kata Priyo.
(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
