"Kita ingin kalau rencana pembangunan Gedung DPR ini tetap dilanjutkan, BUMN Konstruksi ikut berpartisipasi," ujar Mustafa di Kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Jumat.
Menurut Mustafa, saat ini perencanaan pembangunan gedung parlemen tersebut masih mencapai titik terang. "Ini masih di tingkat owner, belum "clear" benar," ujarnya.
Diketahui rencana pembangunan Gedung DPR yang diperkirakan menelan biaya Rp1,13 triliun ini menuai pro dan kontra.
Dua fraksi DPR yaitu Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN menyatakan menolak pembangunan kantor baru para wakil rakyat tersebut, sementara fraksi lainnya menyatakan pembangunan tersebut segera direaliasikan.
Mustafa menuturkan, dirinya sendiri belum mengetahui kelanjutan pembangunan Gedung DPR tersebut karena masih menuai kontroversi.
"Kita belum tau apakah dilanjutkan atau tidak. Tapi jika memang mendapat kesempatan untuk ikut tender maka BUMN sangat siap, dan syukur-syukur BUMN bisa menang," tambahnya.
Dalam pelaksanaan tender tentunya diharapkan dapat dilakukan secara fair, dan berdasarkan pengalaman, BUMN konstruksi memiliki reputasi baik sebagai developer maupun kontraktor.
Namun Mustafa mengakui tidak tahu detil rencana masuknya BUMN Konstruksi menjadi pihak kontraktor dalam pembangunan Gedung DPR tersebut.
"Belum tahu. Tetapi tiga BUMN yang sudah datang kepada kami (Kementerian BUMN--red) PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya dan PT Pembangunan Perumahan. Tentunya ketiganya kita usulkan untuk masuk," kata Mustafa.
(R017/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
