"Usulan rekomendasi pernyataan politik dari PPP antara lain, sikap PPP terhadap kontrak baru koalisi, usulan persyaratan parliamentary threshold, penyederhanaan partai, kesenjangan sosial, dan sinkronisasi penajaman program partai," kata Wakil Sektretaris Jenderal DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy, di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, usulan rekomendasi pernyataan politik dari PPP tersebut akan dibahas pada forum Mukernas dan kemudian disampaikan kepada publik pada penutupan Mukernas, Sabtu (16/4).
Romy, panggilan Romahurmuziy, menjelaskan, soal kontrak baru koalisi PPP menyikapinya secara positif dan memperkirakan sekretariat gabungan partai-partai politik ke depan akan semakin harmonis.
"Dalam draft kontrak baru koalisi, memberikan kesempatan yang sama kepada ketua umum partai-partai politik untuk memimpin rapat sekretariat gabungan secara bergiliran. Ini merupakan penghargaan kepada anggota koalisi," katanya.
Menurut dia, adanya kesempatan pergiliran tersebut sebagai bagian dari konsolidasi menyeluruh yang diatur dalam kontrak baru koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah.
Usulan rekomendasi pernyataan politik yang lain, kata dia, soal persyaratan parliamentary threshold yakni PPP mengusulkan tetap 2,5 persen.
"PPP mengusulkan agar revisi terhadap UU Pemilu tidak dilakukan secara fundamental, sehingga persyaratan parliamentary threshold, jumlah daerah pemilihan, dan sistem pemilu masih tetap seperti pada pemilu 2009," katanya.
Soal penyederhanaan partai, kata dia, PPP mengusulkan agar dilakukan melalui mekanisme stambus accord yakni partai-partai yang tidak memenuhi persyaratan parliamentary threshold agar bergabung dengan partai yang memenuhi syarat parliamentary threshold.
"Bisa juga sesama partai yang tidak memenuhi syarat parliamentary threshold bergabung menjadi satu partai koalisi," katanya.
Parliamentary threshold adalah persyaratan batas ambang perolehan persentase jumlah kursi di DPR RI agar sebuah partai politik bisa berada di DPR RI.
Pada Mukernas kali ini, kata dia, juga ada usulan untuk merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia melakukan renegosiasi kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA).
Apalagi, kata dia, Indonesia saat ini adalah Ketua ASEAN sehingga memiliki akses untuk mengkomunikasikan renegosiasi tersebut kepada negara-negara anggota ASEAN.
(R024)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
