"Ketidaktegasan pemerintah hanya akan memberikan ruang kepada teroris untuk berkembang," kata Said Aqil di Jakarta, Minggu.
Membiarkan terorisme berkembang, lanjut Said Aqil, sama artinya sengaja membiarkan pelanggaran demi pelanggaran kemanusiaan terjadi di waktu-waktu mendatang. Pembiaran semacam ini dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak secara pasif.
"Bukan tidak mungkin, nalar masyarakat justru bertanya-tanya, apakah terorisme dengan sengaja justru dipelihara?," katanya.
Oleh karena itu, kata Said Aqil, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak sekadar memegang peran strategis, namun tanggung jawab yang besar.
"Sebagai kepala pemerintahan yang dipilih secara sah oleh lebih dari separuh warga negara, Presiden SBY wajib melindungi dan menjamin hak hidup segenap penduduk Indonesia," katanya.
Pemerintah, lanjutnya, harus memandang tanggung jawabnya melindungi hak hidup warga negara dan menjaga keutuhan NKRI sebagai harga mati.
Pada bagian lain Said Aqil mengatakan, sebagai kesatuan paham dan gerakan, radikalisme agama tidak mungkin dihadapi dengan tindakan dan kebijakan yang parsial, tapi dibutuhkan perencanaan kebijakan dan implementasi yang komprehensif dan terpadu.
"Problem radikalisme agama merentang dari hulu ke hilir," katanya.
NU menyadari, terorisme adalah problem bersama yang membutuhkan keseriusan bersama dalam menanganinya, dan NU siap untuk berada di garda terdepan.
"Pamrih NU tidak bersandar pada kepentingan politik yang parsial dan membela rezim tertentu. Pamrih NU lebih terletak pada politik kebangsaan dan kerakyatan ketimbang sekadar politik kekuasaan," kata Said Aqil. (*)
(S024/B/A041)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
