"Tadi saya dapat informasi dari Mensesneg (Sudi Silalahi-red), Presiden PKS telah menghubungi Mensesneg menyatakan mereka akan mengirim surat kepada Presiden," kata Julian ketika ditemui di komplek Istana Kepresidenan di Jakarta, Rabu.
Mensesneg Sudi Silalahi telah menyatakan kepada presiden PKS bahwa sebaiknya surat itu disampaikan kepada Presiden Yudhoyono melalui dirinya atau Menko Polhukam Djoko Suyanto.
"Mensesneg menyarankan (surat-red) dikirim melalui menko polhukam atau ke mensesneg," kata Julian.
Julian belum mengetahui isi surat yang akan dikirimkan tersebut. Namun, dia menegaskan surat itu adalah bentuk penegasan sikap PKS terhadap koalisi.
"Belum ada informasi isi surat, bisa saja rekomendasi, usulan, atau pernyataan untuk bersedia," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera sudah setuju untuk memaraf konsep kesepakatan politik antarpartai koalisi.
"Saya mendengar PKS juga sudah memberikan persetujuan untuk memaraf konsep kesepakatan politik. Kalau PKS sudah menyetujui rancangan penyempurnaan etika koalisi berarti saya kira sudah tuntas," kata Anas disela menghadiri perayaan milad ke-13 PKS di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (17/4).
Anas yang juga ketua harian Setgab Koalisi menjelaskan bahwa tidak ada kontrak koalisi baru atau pun perubahan, yang ada hanya penyempurnaan untuk melengkapi "Code of Conduct" (kode etik) koalisi.
(F008/R010/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
