Saya lihat PKS tinggal waktunya saja. Saya lihat gelagatnya akan segera diparaf PKS. Tapi kita lihat saja nanti. Mudah-mudahan PKS akan teken bersama-samaJakarta (ANTARA News) - Partai Golkar berharap kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk segera menandatangani kontrak koalisi yang sudah disodorkan kepada PKS.
"Itu hak PKS (belum tandatangan). Golkar tidak bisa menyarankan apapun kecuali kami mengucapkan lebih baik PKS bareng-bareng di koalisi sehingga bisa duduk bersama-sama ke depan," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso kepada antaranews.com, Jakarta, Kamis.
Ia memperkirakan, PKS akan segera menandatangani kontrak koalisi yang sudah diterima PKS.
"Saya lihat PKS tinggal waktunya saja. Saya lihat gelagatnya akan segera diparaf PKS. Tapi kita lihat saja nanti. Mudah-mudahan PKS akan teken bersama-sama," kata Priyo.
Yang pasti, kata Priyo, partainya tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kontrak koalisi yang baru.
"Partai Golkar tak pernah sedikitpun mengganggu kepemimpinan Presiden SBY karena kami (Golkar) nyaman dengan platform beliau (SBY). Golkar tak ada masalah dengan kontrak koalisi baru itu," kata Priyo.
Namun demikian, lanjut Wakil Ketua DPR RI itu, Golkar akan tetap kritis dengan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan masyarakat.
"Persoalan keputusan penting di koalisi, bisa saja partai tertentu berbeda dan tak menyetujuinya atau mungkin dengan catatan tertentu, Golkar akan bersikap demikian bila memang tidak sesuai. Itu bukan berarti mengganggu kepemimpinan SBY," kata Priyo.
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan bahwa Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq akan mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait koalisi partai politik pendukung pemerintah.
"Tadi saya dapat informasi dari Mensesneg (Sudi Silalahi-red), Presiden PKS telah menghubungi Mensesneg menyatakan mereka akan mengirim surat kepada Presiden," kata Julian pada Rabu (20/4).
Mensesneg Sudi Silalahi telah menyatakan kepada presiden PKS bahwa sebaiknya surat itu disampaikan kepada Presiden Yudhoyono melalui dirinya atau Menko Polhukam Djoko Suyanto.
"Mensesneg menyarankan (surat-red) dikirim melalui Menko Polhukam atau ke Mensesneg," kata Julian.
Julian belum mengetahui isi surat yang akan dikirimkan tersebut. Namun, dia menegaskan surat itu adalah bentuk penegasan sikap PKS terhadap koalisi.
"Belum ada informasi isi surat, bisa saja rekomendasi, usulan, atau pernyataan untuk bersedia," katanya.
(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
