"Atas kondisi ini kami siap memenuhi kebutuhan air warga lereng Merapi apapun risiko dan kesulitannya," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral (SDAEM) Kabupaten Sleman Widi Sutikno, Jumat.
Menurut dia, sampai saat ini pihaknya masih mengoperasikan tanki pemasok air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di lereng Merapi.
"Kami juga berupaya mencari jalan keluarnya agar sumber air `Umbul Wadon` dan `Umbul Lanang` bisa berfungsi kembali," katanya.
Kepala Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Heri Suprapto mengatakan, setelah tidak ada lagi pasokan air dari PMI maka warga mengandalkan air dari sumber air bersih (SAB) berupa mata air kecil yang ditemukan pascaerupsi.
"Dari sumber air tersebut sudah dibuat jaringan pipa bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum, yang bisa mengalirkan air ke dusun-dusun di lereng Merapi. Sehingga warga tetap bisa memperoleh air bersih meski sebagian besar warga masih harus berbagi karena air tersebut ditampung di bak hidran umum," katanya.
Menurut dia, selain dari mata air, warga juga mengharapkan sumur bor bantuan swasta yang dibangun segera selesai.
"Dengan sumur bor tersebut nantinya pasokan air akan bertambah karena sumur ini bisa menghasilkan 2.000 liter air bersih per hari. Namun pembangunan sumur bor ini belum optimal hasilnya dan masih dalam tahap proses," katanya.
Kepala Markas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta Haris Eko Yulianto mengatakan PMI menghentikan pasokan air ke dusun-dusun di lereng Merapi mulai 23 April
"Rencana PMI menghentikan pasokan sumber air bersih ke dusun-dusun lereng Merapi sebenarnya sudah sejak sebulan lalu, tepatnya 23 Maret 2011," katanya.
Menurut dia, saat ini Pemkab Sleman mengaku belum siap jika harus mengambil alih peran PMI dalam pemenuhan kebutuhan air warga Merapi sehingga PMI memperpanjang pasokan air selama sebulan hingga 23 April.
"Sebulan sebelum menghentikan bantuan air bersih PMI sudah menginformasikannya kepada warga dan Pemkab Sleman. Sebagian warga sudah siap, tetapi sebagian lagi ada yang bingung dengan rencana tersebut," katanya.
Ia mengatakan, PMI sebagai lembaga sosial sifatnya hanya membantu masyarakat dan karena tugas utama untuk penyediaan air tersebut seharusnya ditangani pemerintah daerah.
"Biaya operasional untuk air bersih ini cukup tinggi dan saat ini memang kami sudah kehabisan dana," katanya. (V001/H008/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
