"Tidak benar adanya anggapan yang mengisi kuota calon praja IPDN hanya untuk anak dari kalangan pejabat. Semua yang memenuhi persyaratan berpeluang," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumatera Barat (Sumbar), Jayadisman menjawab wartawan di Padang, Selasa.
Ia menjelaskan, calon praja IPDN akan melalui beberapa tahap tes, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga ke pusat dengan melibat institusi berkompeten lainnya.
Jadi, penerimaannya bukan hanya asal sorong-sorong saja, tetapi ada prosedur yang dilalui yang telah ditetapkan lembaga IPDN dan pemerintah.
Bagi yang bisa menyelesaikan sekian tahapan tes tersebut, maka berhaklah menjadi praja IPDN dari mana pun latar belakang keluarganya.
"Sistem penerimaan IPDN itu ketat. Tesnya banyak dan diatur langsung oleh pemerintah pusat. Pemerintah provinsi hanya penyelenggara jadi tak ada kesempatan untuk curang," katanya.
Setiap calon praja IPDN akan mengikuti tes yang sama sehingga kesempatan untuk lulus pun sama, dan tak ada yang diistimewakan.
Sumbar, katanya, pada 2011 mendapatkan kuota sama dengan tahun sebelumnya sebanyak 38 orang, pendaftarannya telah dibuka sejak 2 Mei di semua kabupaten/kota di provinsi itu.
"Jatahnya memang sebanyak 38 orang. Jumlah itu ditentukan melihat pada jumlah kabupaten/kota di daerah, karena Sumbar terdapat 19 kabupaten/kota dikalikan dua," jelasnya.
Kendati demikian, penetapan kuota tidak pula kaku, artinya penerimaan berdasarkan pada hasil peringkat nantinya, seperti pada 2010 asal Sumbar diterima sebanyak 59 orang jadi praja IPDN karena nilai banyak yang tinggi.
Jika suatu provinsi mengirimkan banyak calon praja IPDN yang memiliki nilai lebih tinggi dibanding rata-rata, kemungkinan jatah untuk diterima bisa jadi banyak.
"Jika banyak calon praja yang nilainya tinggi mungkin akan diterima sebanyak 50-an praja. Jumlah yang diterima tidak pula mesti mewakili perkabupaten/kota. Itu tergantung hasil tes," tambahnya.
Setiap calon praja akan mengikuti beberapa tes dengan sistem gugur, mulai dari tes administrasi di masing-masing kabupaten/kota.
Praja yang memenuhi ketentuan dasar tes administrasi akan dilanjutkan ke tes tingkat provinsi, di antaranya tes administrasi, dilanjutkan dengan psikotes yang langsung dilakukan oleh Lembaga Psikotes dari Bandung.
Bagi calon praja yang lulus psikotes akan mengikuti tes kesehatan, selanjutkan tes akademik dan tahap tes penetuan akhir (pantukir) para calon praja akan mengikuti pemeriksaan yang langsung di Kampus IPDN Jatinangor.
Tes Pantukir IPDN di Jatinangor, katanya, merupakan penetuan benarkah calon praja IPDN memenuhi kriteria dan prasyarat yang ditetapkan.
"Jika memang ada kecurangan di tingkat tes provinsi pada tes pantukir akan ketahuan dan calon praja bisa gugur di tahap tes ini," katanya.
Menyinggung penyerahan berkas dari kabupaten/kota ke provinsi, ia menambahkan, setap pemerintah kabupaten/kota di Sumbar paling lambat menyerahkan data calon praja IPDN ke Pemprov Sumbar pada Kamis (19/5) atau tiga hari setalah pendaftaran terakhir.
Jayadisman menjelaskan, antusias generasi muda Sumbar yang lulusan SLTA tergolong tinggi masuk praja IPDN, pada 2010 tercatat sebanyak 1.213 orang yang mendaftar, dan berhasil melewati semua tahapan tes sebanyak 59 orang.
"Tahun ini kita berharap akan lebih banyak calon praja IPDN dari Sumbar yang diterima," katanya dan menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan jadwalkannya dan berkemungkinan pada awal Juni mendatang.
(KR-SA/Z002)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
kalau lulus tingkat provinsi maka tes ke jatinagor apakah biaya ditanggung pemerintah??
menurut berita yang saya dapat pendaftaran di tutup tanggal 15 ?
apakah siswa kelas 3 bisa mengikuti nya karna pengumuman SMA tanggal 16
terimakasih