"Walhi mendukung kepada upaya moratorium yang dilakukan dengan tahapan-tahapan yang terukur dan nyata sebagai bentuk perbaikan kondisi hutan dan lingkungan di Indonesia dengan mengutamakan keselamatan rakyat," kata Manager Kampanye Hutan Eksekutif Nasional Walhi, Deddy Ratih di Jakarta, Senin.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana meneken Perpres Moratorium Hutan sebagai implementasi Letter of Intent (LoI) RI-Norwegia (Kesepakatan Oslo) Mei ini.
Dikatakan Deddy, implementasi moratorium konversi hutan tidak akan efektif jika hanya sebatas janji yg disampaikan oleh pejabat negara.
Dalam catatan Walhi sejak niat moratorium konversi hutan dikumandangkan oleh pemerintah pada Mei 2010, keberhasilan yang dicapai pemerintah hanya janji dan statement media saja. Sementara penebangan hutan terus berlangsung dan semakin masif .
Dasar utama moratorium adalah penyelamatan dan pemulihan Indonesia, dua hal tersebut juga merupakan mandat dari UU 41 tahun 1999 dan keberlangsungan berbangsa-bernegara sebagaimana mandat UUD 1945 dan Pancasila.
Kondisi hutan alam Indonesia yang sudah semakin kritis hendaknya menjadi cermin dari kerusakan lingkungan hidup dan salah satu faktor penyebab utamanya adalah konsumsi raw material yang berlebihan dari negara-negara industri.
Lambannya pemerintah menetapkan kebijakan moratorium disatu sisi bisa dimaklumi terkait ketidak-adaan base line data tentang kawasan hutan dan lemahnya koordinasi antar instansi teknis yang menyebabkan konflik kepentingan antar sektor jauh lebih mengemuka ketimbang pemikiran untuk penyelamatan Indonesia bagi generasi yang akan datang.
(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011
