"Dari Rp4,1 triliun dana untuk membantu program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional itu, sebesar Rp1,3 triliun-Rp1,5 triliun diantaranya dialokasikan pada tahun ini (2011)," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar, saat memberi keterangan pers soal "Peran BUMN Dalam Penguatan Ketahanan Pangan" di Jakarta, Senin.
Menurut Mustafa, pemerintah menetapkan komoditas utama yang masuk dalam program ketahanan pangan yaitu, beras, jagung, kedele, gula, dan indukan sapi.
Adapun BUMN yang akan terlibat dalam rangka ketahanan pangan tersebut meliputi Perum Bulog (beras), 7 PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (gula), PT Sang Hyang Seri (benih).
Selanjutnya, PT Pertani (kedele), PT Berdikari (ternak sapi), PT Pusri (penyediaan pupuk), Perum Jasa Tirta (irigasi).
Untuk komoditi beras, dari target pemerintah 70,6 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2011, pemerintah berpartisipasi menyiapkan sekitar 3,725 juta ton, atau 5,28 persen dari target pemerintah.
Total areal pertanian untuk beras Bulog, akan mendapat tambahan lahan sekitar 500.000 ha.
"Dari sekitar 500.000 ha yang disediakan tersebut, sebesar 300.000 ha di antaranya akan ditanami padi hibrida," ujar Menteri.
Untuk komoditas Jagung, sasaran yang akan dicapai melalui program perluasan areal tanaman jagung hibrida seluas 250.000 ha dengan produktivitas minimal 6 juta ton jagung pipilan kering per ha per tahun.
"Dari target pemerintan sebesar 22 juta ton, Bulog berpeean sekitar 1,5 juta ton atau sekitar 6,82 persen," ujarnya.
Adapun pada komoditas kedele target perluasan areal tanam mencapai 50.000 ha dengan produktivitas 1,25 ton per ha.
Sementara untuk komoditas gula diharapkan terjadi peningkatan produksi pada 2011 menjadi 1,7 juta ton, naik sebesar 23 persen dibanding tahun sebelumnya.
"Peningkatan produktivitas tanaman tebu direalisasikan di Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tenfah dan Jawa Timur," ujarnya.
Sementara pada program pengadaan indukan sapi ditargetkan mencapai sekitar 3.000 sapi per tahun.
Peningkatan pengadaan sapi dikembangkan di tiga propinsi yang menjadi sentra produksi sapi yaitu, Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.
Mustafa menambahkan, pendanaan GPPPK tersebut akan dibiayai dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), dan pinjaman perbankan.
Keberhasilan GPPPK akan sangat ditentukan peran seluruh BUMN baik sebagai pelaksdana, pendukung modal usaha tani, dan pembelian hasil usaha tani.
(R017/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
