"Tunjangan komunikasi intensif Rp14,4 juta per bulan," kata Basuki di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis. Dana tersebut, kata Basuki, dikirim ke rekening Bank Mandiri masing-masing anggota DPR.
Menurut anggota Komisi II DPR RI itu, dana tersebut digunakan untuk komunikasi via telepon atau berhubungan secara langsung dengan konstituen.
"Anggota DPR pun tak memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya," tambah dia.
Ia melanjutkan, total pendapatan anggota DPR per bulan adalah Rp40 juta dan saat ini tunjangan rumah sudah dicabut.
Basuki menuturkan, fasilitas uang pulsa tersebut tidak diberikan saat reses. Sebab pada waktu reses, anggota DPR mendapat dana sebesar Rp92 juta dan jumlah tersebut tergantung daerah pemilihan.
"Karena selain komponen sosialisasi UUD 1945 sebesar Rp21 juta, ketemu konstituen Rp4,5juta x 12 pertemuan dan biaya transportasi," jelasnya.
Sebelumnya, Sekretariat Jenderal DPR RI membantah adanya anggaran isi pulsa anggota Dewan hingga Rp151 miliar per tahun. Yang ada adalah biaya langganan pulsa untuk pesan singkat gateway sebesar Rp96
juta.
"Tidak benar ada anggaran untuk uang pulsa seperti yang disampaikan oleh LSM Fitra," kata Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Adil Rusli.
(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
