PDIP dorong kepala daerah menguatkan peran koperasi

DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendorong kepala daerah dari partai berlambang banteng moncong putih ini untuk menguatkan peran koperasi demi kesejahteraan masyarakat.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam Webinar Koperasi dan UMKM, di Kantor Pusat DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin, mengatakan kepala daerah dari PDIP harus aktif mencari akses pendanaan untuk memajukan ekonomi rakyat lewat koperasi.

Sebab, ujar dia, dengan pengembangan koperasi, maka masyarakat juga memiliki pilihan untuk tumbuh dari segi kesejahteraannya.

"Kalau praktik dicari tentang bagaimana pelatihan-pelatihan ekonomi kerakyatan, itu sudah ribuan yang dilatih partai. Sekarang kami lihat spirit berdaulat di bidang pangan itu bergema kuat," kata Hasto dalam siaran persnya.

Oleh karena itu, PDIP menggandeng Menteri Koperasi UKM Teten Masduki untuk mewujudkan dalam menguatkan koperasi.

Webinar yang digelar secara hybrid itu dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Direktur Utama (Dirut) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo, Ketua DPP PDIP Bidang Bidang Usaha Kecil dan Koperasi Mindo Sianipar serta Eriko Sotarduga dan Hamka Haq.

Hasto menerangkan program-program Kementerian Koperasi sangat dinanti masyarakat, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini.

Dia juga melihat Presiden Joko Widodo kerap menitipkan pesan kepada jajarannya untuk mendorong ekonomi rakyat.

"Karena amanat konstitusi sangat jelas. Bahwa prinsip keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila yang dimasukkan Bung Karno, sebagai suatu prinsip agar tidak ada kemiskinan dalam alam Indonesia Merdeka," ujar Hasto.

Politikus asal Yogyakarta itu juga menganggap negara bertanggung jawab memelihara rakyat miskin dalam konstitusi. Karena itu, peran koperasi sangat sentral.

"Koperasi harus menjadi gerakan perekonomian rakyat. Koperasi adalah usaha bersama dan menjadi wahana terbaik yang ideologis bagi perjuangan meningkatkan kesejahteraan anggota. Karena itulah mengapa koperasi berasaskan kekeluargaan, artinya prinsip tolong-menolong dan setiap anggota berkedudukan setara. Itulah hakikat demokrasi ekonomi," katanya pula.

Hasto juga menyampaikan kepada Teten bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terus menggelorakan kedaulatan pangan. Selama pandemi seluruh kepala daerah partai wajib menanam 10 tanaman pendamping beras.

"Selama pandemi Ibu Ketua Umum mengeluarkan instruksi untuk menanam tanaman yang bisa dimakan. Maka di sini banyak kepala daerah yang menjadi praktisi bagaimana menjadikannya tanah-tanah yang tidak produktif, ditanam dengan tanaman yang bisa dimakan. Contoh Kota Semarang, itu menjadi wahana bagi upaya untuk mendorong ekonomi rakyat melalui pertanian kota," kata Hasto.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menilai konsep ekonomi berbasis koperasi yang digagas oleh Soekarno-Hatta sejalan dengan spirit gotong royong yang selama ini menjadi landasan ideologis seluruh kader PDIP.

Menurut Teten, terjemahan ekonomi koperasi, ide awalnya berangkat dari asas kekeluargaan yang mana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

"Karena menurut evaluasi kami, tidak mungkin membangun sektor pangan kita yakni mendukung gagasan besar dari Bung Karno berkaitan kedaulatan pangan. Saya paham betul kader PDI Perjuangan yang punya konsep kuat soal ini," kata Teten.

Teten pun memaparkan bagaimana pihaknya mendorong petani masuk koperasi. Hasil pangan dari para petani dikonsolidasikan dengan konsep korporatisasi usaha.

Dengan begitu, petani tidak langsung menjual hasil produksi taninya ke pasar, tapi melalui koperasi karena selama ini dengan petani langsung menjual hasilnya ke pasar, pasarlah yang mengendalikan harga.

"Petani tidak akan sejahtera kalau bertani sendiri-sendiri dengan skala yang sempit. Karena itu, maka ide korporatisasi ini bagaimana mengonsolidasi petani-petani perorangan dalam skala sempit, bergabung ke skala ekonomi lebih besar," kata Teten.

Di tempat yang sama, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyampaikan kolaborasi dengan kepala daerah sangat dibutuhkan.

Dia menyebutkan kepala daerah yang mengetahui bagaimana bentuk koperasi yang sehat, sistem operasional yang baik, dan digitalisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

"Kami berterima kasih, acara ini memfasilitasi progam LPDB, karena tidak mungkin bisa tercapai kalau tidak ada kolaborasi dengan kepala daerah," ujar Supomo.