kemungkinan objek wisata di destinasi favorit akan kebanjiran wisatawanPurwokerto (ANTARA) - Pengamat pariwisata dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru mengingatkan mengenai perlunya memperkuat protokol kesehatan di seluruh objek wisata dalam rangka menyambut libur Natal dan Tahun Baru.
"Pemerintah daerah perlu secepatnya menyiapkan dan memastikan penerapan protokol kesehatan yang ketat sebagai syarat masuk bagi pengunjung, seperti tempat mencuci tangan, pengukuran suhu tubuh pengunjung hingga mewajibkan pemakaian masker," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat.
Dia menjelaskan hal itu perlu dilakukan guna menyikapi kebijakan pemerintah yang telah memberikan keleluasaan untuk tetap membuka destinasi wisatanya selama libur Natal dan Tahun Baru.
"Meskipun angka kasus COVID-19 di berbagai daerah mulai melandai, kewaspadaan tetap diperlukan agar tidak terjadi lonjakan kasus di daerah saat libur Natal dan Tahun Baru," katanya.
Baca juga: Pengamat: Pembukaan kembali objek wisata perlu dibarengi prokes ketat
Baca juga: Satgas: Prokes sasar pergerakan di sektor wisata hingga peribadatan
Sementara itu, dia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang membatasi jumlah wisatawan hanya sebesar 75 persen dari kapasitas biasanya guna mengantisipasi terjadinya penumpukan dan kerumunan di objek wisata.
"Hal ini sangat tepat karena kemungkinan objek wisata di destinasi favorit akan kebanjiran wisatawan," katanya.
Kendati demikian, kata dia, dengan adanya pembatasan wisatawan sehingga yang boleh masuk hanya sebesar 75 persen dari kapasitas biasanya maka dikhawatirkan akan terjadi luberan wisatawan yang tidak tertampung pada objek wisata tersebut.
"Karena tidak semua wisatawan dapat masuk akibat objek wisata hanya dibatasi 75 persen, maka akibatnya akan terjadi luberan wisatawan, wisatawan yang tidak tertampung pada objek wisata andalan di daerah akan berusaha mencari objek wisata lain di sekitar destinasi tersebut, seperti taman rekreasi maupun desa wisata baru," katanya.
Hal tersebut, kata dia, tentu menguntungkan bagi daerah yang memiliki taman rekreasi desa wisata yang selama ini belum banyak dikunjungi wisatawan.
"Meski demikian, kewaspadaan tetap perlu diperhatikan. Pemda perlu memastikan taman rekreasi dan desa wisata telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, terutama bagi yang belum tersertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE)," katanya.
Selain itu, kata dia, perlu diperhatikan desa wisata yang mungkin belum menerapkan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat masuk, karena keterbatasan akses internet.
"Selain itu perlu juga diperhatikan keterbatasan sarana dan prasarana untuk menerapkan protokol kesehatan," katanya.
Baca juga: Banyumas pertimbangkan pemberlakuan ganjil genap di jalur wisata
Sementara itu, dia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang membatasi jumlah wisatawan hanya sebesar 75 persen dari kapasitas biasanya guna mengantisipasi terjadinya penumpukan dan kerumunan di objek wisata.
"Hal ini sangat tepat karena kemungkinan objek wisata di destinasi favorit akan kebanjiran wisatawan," katanya.
Kendati demikian, kata dia, dengan adanya pembatasan wisatawan sehingga yang boleh masuk hanya sebesar 75 persen dari kapasitas biasanya maka dikhawatirkan akan terjadi luberan wisatawan yang tidak tertampung pada objek wisata tersebut.
"Karena tidak semua wisatawan dapat masuk akibat objek wisata hanya dibatasi 75 persen, maka akibatnya akan terjadi luberan wisatawan, wisatawan yang tidak tertampung pada objek wisata andalan di daerah akan berusaha mencari objek wisata lain di sekitar destinasi tersebut, seperti taman rekreasi maupun desa wisata baru," katanya.
Hal tersebut, kata dia, tentu menguntungkan bagi daerah yang memiliki taman rekreasi desa wisata yang selama ini belum banyak dikunjungi wisatawan.
"Meski demikian, kewaspadaan tetap perlu diperhatikan. Pemda perlu memastikan taman rekreasi dan desa wisata telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, terutama bagi yang belum tersertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE)," katanya.
Selain itu, kata dia, perlu diperhatikan desa wisata yang mungkin belum menerapkan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat masuk, karena keterbatasan akses internet.
"Selain itu perlu juga diperhatikan keterbatasan sarana dan prasarana untuk menerapkan protokol kesehatan," katanya.
Baca juga: Banyumas pertimbangkan pemberlakuan ganjil genap di jalur wisata
Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2021
