"Pelanggaran HAM bisa dilakukan oleh negara. Insya-Allah dan Alhamdulillah kita tidak dalam posisi itu, negara kita demokratis, `check and balance` ada serta transparansi jelas," kata Wapres Boediono saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia ke-3 tahun 2011-2014 di Istana Wapres, Jakarta, Rabu.
Hadir dalam pembukaan rakor itu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia (HAM) Patrialis Akbar.
Menurut Wapres, pemerintah juga memberlakukan ketentuan kalau ada yang dihukum karena memang alasannya jelas.
Ini juga, kata Wapres, mengapa Indonesia dipilih oleh masyarakat internasional sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Kita perlu bangga bahwa saat ini Indonesia dijadikan model di mana HAM dilaksanakan dengan cukup baik. Itu ditandai bahwa Indonesia pada 20 Mei 2011 dipilih sebagai anggota Dewan HAM PBB dan dalam votingnya dari 191 negara, sebanyak 184 negara mendukung Indonesia," ujar Wapres.
Diakui Wapres, kepercayaan ini berat bagi Indonesia mengingat sudah diakui secara internasional, dan kalau tidak bisa memenuhi harapan ini maka bangsa Indonesia sendiri yang rugi.
"Amanah yang diberikan sejumlah negara di dunia kepada Indonesia merupakan kepercayaan, sehingga Indonesia harus tunjukan hasilnya," tutur Wapres.
Dikatakan Wapres pula bahwa HAM juga bisa dilanggar oleh warga, yaitu ketika HAM seseorang ketabrak oleh perilaku orang lain, sehingga terampas.
Untuk itu, Wapres mengatakan, perlu dipikirkan bagaimana peran dari negara menghindari perampasan HAM oleh orang atau warganegara lain. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
