Jakarta (ANTARA News) - Ketua Kaukus Ekonomi Konstitusi, Arif Budimanta mengatakan modal asing masuk ke Indonesia jangan sampai melemahkan ekonomi nasional, tapi harus membangun perekonomian.

"Pihak asing datang dan menanamkan modalnya karena Indonesia lahan menarik, mereka datang karena kita undang melalui aturan-aturan yang kita buat sendiri. Kemudian bagaimana modal asing yang datang itu bukan justru melemahkan kepentingan ekonomi nasional tapi justru membangun ekonomi kita," kata Arif di Jakarta, Kamis.

Arif bersama politisi dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Mustafa Assegaf dan Muchtar Amma dari fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) berkunjung ke Kantor Berita ANTARA guna berdiskusi dengan Direktur ANTARA, Ahmad Muchlis Yusuf dan direksi mengenai nasionalisme ekonomi.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, cara agar modal asing memperkuat perekonomian nasional di antaranya dengan melakukan reorientasi ekonomi yang lebih mendahulukan kepentingan ekonomi nasional.

Selain itu, secara sederhana harus ada perubahan paradigma dengan membuka ruang nilai tambah yang lebih besar dalam perspektif ekonomi nasional.

"Seharusnya itu yang kita kembangkan. Asing datang bukan berarti manfaatnya dinikmati kambali oleh mereka, tapi bagaiaman asing datang manfaatnya diterima oleh kita karena mau tidak mau kita tidak bisa mengucilkan diri dari efek globalisasi tapi bagaimana memberikan manfaat dan kita memanfaatkannya dengan baik," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, kondisi ekonomi nasional saat ini mengalami pertumbuhan yang tinggi, kemiskinan menurun, lapangan kerja semakin terbuka. Tapi kemandirian ekonomi tidak tercapai karena Indonesia masih bergantung kepada negara lain.

"Berbagai macam bahan kita impor. Kita terjebak pada subsidi padahal kita menghasilkan banyak sumber-sumber energi, atas dasar itu paradigma yang salah harus kita lakukan reorientasi ke depan," tambahnya.

Hal senada disampaikan Mustafa Assegaf yang menyatakan bahwa kepentingan ekonomi nasional harus dikedepankan dan kunci utama ada pada pemerintah.(*)
(T.D016/S025)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011