Jakarta1 (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tawaran pinjaman Jepang senilai satu miliar dolar AS ditujukan untuk pembiayaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur. "Kalau untuk yang satu miliar dolar AS yang dilakukan Jepang itu untuk pembiayaan proyek-proyek yang berhubungan dengan infrastruktur," kata Sri Mulyani di Gedung Depkeu, Jakarta, Kamis. Menurut dia, sebelum memutuskan menerima atau menolak tawaran tersebut, pemerintah harus melihat kesiapan dari departemen teknis dalam pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur. "Bappenas dan Depkeu akan melihat kesiapan dari berbagai departemen tenis untuk melihat kesiapan dalam menyerap pinjaman itu sendiri," jelasnya. Sri Mulyani menyebutkan jika memang sudah ada kriteria kesiapan terhadap pinjaman itu, maka dapat saja pinjaman itu dicairkan. Dalam kesempatan itu Sri Mulyani juga mengemukakan bahwa seluruh kebijakan pinjaman secara bilateral sebagian besar sudah terefleksi di APBN 2006. "Kalau yang masuk ke dalam pinjaman program pelakunya adalah Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Jepang," katanya. Mengenai sikap Jepang yang tetap akan memberlakukan kenaikan suku bunga pinjamannya, Sri Mulyani enggan memberikan komentar. "Kalau itu lebih baik tanya ke Pak Menko Perekonomian Boediono," katanya. Sebelumnya, Dubes Jepang untuk Indonesia, Yutaka Iimura mengungkapkan bahwa Pemerintah Jepang akan memberikan pinjaman kepada Indonesia sebesar 1 miliar dolar AS untuk membantu pembiayaan menutup defisit APBN 2006. "Soal pinjaman, Jepang sedang mempersiapkan paket pinjaman yen. Kami akan sediakan sebesar 1 miliar dolar AS untuk Indonesia," kata Yutaka Iimura. Dikatakannya, jumlah tersebut merupakan komitmen pinjaman Jepang yang akan disampaikan dalam forum Consultative Group on Indonesia (CGI) ke-15 di Jakarta, Maret mendatang. "Kami sudah final membicarakannya dan akan mengumumkannya sebelum CGI," katanya. Namun untuk total komitmen pinjaman yang akan diberikan CGI, Yutaka mengatakan masih membahas hal itu bersama Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Kenaikan suku bunga Sementara mengenai kenaikan suku bunga pinjaman dari Jepang, Yutaka mengatakan kenaikan menjadi 1,5 persen dari 1,3 persen tidak bisa lagi diubah karena sudah sesuai dengan persyaratan yang berlaku di pemerintah Jepang. "Tahun lalu Indonesia masih masuk golongan negara dengan pendapatan per kapita rendah, namun sekarang menurut Bank Dunia sudah naik lebih dari 100 dolar AS, atau sudah masuk kriteria pendapatan per kapita menengah. Jadi bunga yang tadinya 1,3 persen naik menjadi 1,5 persen per tahun untuk jangka waktu 10 tahun" katanya. Menurut dia, Pemerintah Indonesia tidak bisa meminta keringanan suku bunga lagi, karena pemerintah Jepang harus memikirkan negara-negara miskin yang lain. "Saya kira itu tidak bisa. Ekonomi Indonesia sudah pulih, persyaratannya sudah beda," katanya. (*)

Copyright © ANTARA 2006