"Bila dikelola oleh BUMD, sumber potensi panas bumi itu dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp175 miliar," kata Bupati Lebak H Mulyadi Jayabaya, di Rangkasbitung, Senin.
Bupati mengatakan, pihaknya sudah mendapat izin dari Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh, di Jakarta, tentang penetapan wilayah konsesi pertambangan (WKP) panas bumi (geotermal) di kawasan Gunung Endut.
Pemerintah daerah beberapa bulan lalu sudah mengajukan WKP kepada Kementerian ESDM untuk mengoptimalkan potensi geotermal di kawasan Gunung Endut.
Kawasan Gunung Endut seluas 25.670 hektar memiliki panas bumi sekitar 80 Megawatt.
Pengelolaan sumber panas bumi tersebut nantinya dikelola oleh BUMD yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Namun, jika melibatkan pihak ketiga maka sepenuhnya harus melalui proses pelelangan secara terbuka.
Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan Kementerian ESDM ditemukan bahwa kawasan Gunung Endut tersebut merupakan WKP dan memiliki potensi geotermal.
Pengelolaan potensi geotermal memiliki sumber energi juga dinilai ramah lingkungan.
Panas bumi pada dasarnya energi berupa uap yang berasal dari air dalam tanah yang dipanaskan oleh magma gunung berapi.
Apabila jumlah pohon berkurang, secara otomatis air tanah yang bisa diserap dan dipanaskan berkurang.
"Geotermal bergantung pada kelestarian lingkungan dan tidak mungkin terjadi kerusakan lingkungan akibat penambangan ini," katanya.
Mulyadi mengatakan, pihaknya optimistis tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat juga bisa menurunkan angka kemiskinan apabila kawasan Gunung Endut dikelola sumber pertambangan panas bumi.
Saat ini, kata dia, kategori hidup dibawah garis kemiskinan mencapai 52.75 jiwa dari 1,2 juta penduduk Kabupaten Lebak.
"Mudah-mudahan dengan diberikan izin pengelolaan WKP, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga mampu bangkit dari ketertinggalan," kata Mulyadi Jayabaya yang juga sebagai Ketua Asosiasi Kabupaten Tertinggal (Askati).
(ANTARA)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2011
