"Memang ini sudah ada diskusi dari bulan Agustus waktu pertemuan membahas anggaran 2011. Kita harapkan ada proses lancar," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo seusai rapat dengan Komisi XI di Jakarta, Selasa.
Menkeu mengatakan sudah mengadakan pertemuan dengan Badan Anggaran, Komisi VI dan Komisi V serta pimpinan DPR terkait penyertaan modal yang saat ini telah memasuki tahapan penyelesaian undang-undang.
"Kita sudah pertemuan dengan Banggar, Komisi VII sudah bicara dengan pimpinan DPR, komisi VI dan komisi XI. Kita sambut baik untuk diadakan pertemuan internal untuk bagaimana pertemuan pimpinan DPR dengan Bamus tentang protokol pembahasan undang-undang," ujarnya.
Menurut Menkeu, beberapa BUMN memerlukan dana tersebut dalam waktu dekat sehingga diharapkan dapat mempercepat proses restrukturisasi BUMN yang dimaksud.
"Beberapa PMN, misal DI (Dirgantara Indonesia), Merpati, PAL, perlu ada terobosan supaya lebih cepat. Kalau bicara soal ketiganya, itu hubungan dengan Komisi VI sebagai BUMN. Tapi kalau mau tambah modal itu hubungan dengan Komisi XI. Kalau tidak koordinasi yang baik, khawatirnya upaya restrukturisasi dari pada perusahaan itu jadi lambat," ujarnya.
Enam BUMN yang akan diberikan penambahan PMN adalah PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) Rp1,5 triliun, PT Askrindo dan Perum Jamkrindo Rp2 triliun, PT Dirgantara Indonesia (DI) Rp127 miliar, PT Geodipa Energi Rp443,525 miliar, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Rp1,338 triliun, dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Rp1 triliun.(*)
(T.S034/S025)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
