Fadel menilai Bulog tidak maksimal membeli beras dari dalam negeri. "Kalau pemerintah pusat cuma butuh beras 70.000 ton, para gubernur se-Sulawesi akan mampu memenuhinya, sehingga tidak perlu impor dari Vietnam," katanya.Jakarta (ANTARA News)- Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Fadel Muhammad, mengajak para gubernur menolak masuknya beras impor ke pelabuhan di daerah masing-masing, dengan tujuan meningkatkan pemanfaatan produksi dalam negeri. "Kami akan menyetop kapal yang masuk ke pelabuhan. Mereka (kapal-kapal) itu sebaiknya pulang saja," katanya usai deklarasi pembentukan Dewan Beras Nasional di Jakarta, Jumat. Ia mengaku telah meminta Gubernur Sulut agar menutup Pelabuhan Bitung bagi kapal-kapal yang membawa beras impor. "Kami mau membuat gerakan agar kalau boleh beras impor itu diboikot saja," ujarnya. Fadel menilai Bulog tidak maksimal membeli beras dari dalam negeri. "Kalau pemerintah pusat cuma butuh beras 70.000 ton, para gubernur se-Sulawesi akan mampu memenuhinya, sehingga tidak perlu impor dari Vietnam," katanya. Sementara itu Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengakui adanya pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan harga beras saat ini sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat. "Ada beberapa pihak yang memang mampu mengontrol harga. Harga tidak murni berlaku sebagai hukum pasar karena ada kekuatan yang mampu menguasai stok dalam jumlah besar," katanya. Salah satu pihak yang dinilai mampu mengendalikan harga beras di pasaran saat ini, tambahnya, yakni pedagang karena persediaan padi di tingkat petani maupun stok di gudang Bulog sedikit. Sementara itu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Diah Maulida menyatakan stok beras Bulog akhir Januari 2006 diperkirakan tidak akan mencapai satu juta ton karena adanya pembatalan kontrak pembelian beras dalam negeri dan jumlah impor yang diperkirakan tidak bisa mencapai kuota maksimal. Stok beras satu ton merupakan stok minimal yang harus berada di gudang Bulog.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
