Kebutuhan Kalteng saat ini tidak hanya tenaga pengajar atau guru saja, melainkan tenaga keuangan atau auditur dan juga tenaga pertambangan dicari.Palangka Raya (ANTARA News) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustin Teras Narang SH mengatakan, pemerintah provinsi Kalteng tetap bekerjasama dengan Universitas Palangka Raya (Unpar) dalam seleksi penerimaan calon pengawai negeri sipil (CPNS) tahun 2011 mendatang.
"Kita tetap mempercayai Univeritas Palangka Raya, siapa lagi dong, masa ada Universitas kita tidak kita pergunakan dengan baik," kata Agustin Teras Narang, Palangka Raya, Kamis (9/6).
Menurutnya, melihat kebutuhan Kalteng saat ini tidak hanya tenaga pengajar atau guru saja, melainkan tenaga keuangan atau auditur dan tenaga pertambangan juga dicari. Untuk masa mendatang, akan dikoordinasikan oleh seketaris daerah (Setda) provinsi bersama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), mengenai kebutuhan riil Kalteng saat ini.
"Disamping itu akan mempertimbangkan banyaknya PNS yang pensiun serta calon pensiun, dalam perekrutan pengawai baru," ujarnya lagi.
Disebut olehnya, dalam penerimaan CPNS 2011, ada 13 kabupaten dan satu kota se-Kalteng, sudah sepakat akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi sesuai arahan Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB).
"Kepada pemerintah kabupaten/kota, apabila PNS sudah di tempatkan menjadi guru jangan dipindahkan di instasi lain, sebab pada penerimaan tahun depan akan melihat kondisi di kabupaten pemekaran misalnya daerah pesisir pantai, akan di perkuat sektor perikanan," jelas Teras Narang.
Selain itu, jelasnya, pemerintah provinsi Kalteng juga akan memperkuat tenaga PNS di sektor keuangan, sebab satuan kerja dan perangkat daerah (SKPD) di anggap masih lemah dalam penghitungan keuangan dan menggunakan komputer.
"Kalau tahun-tahun sebelumnya saya menilai kinerja bagian keuangan di SKPD belum secara penuh berjalan dengan baik. Kalau dahulu, para PNS masih kita berdayakan, tetapi nantinya, kita bisa lebih fokus dan konsentrasi lagi, karena akan kita rekrut pengawai yang benar-benar menguasai sistem keuangan," tegasnya.
Sebelumnya, Asisten Deputi II KemenPAN dan RB, Nurhayati menegaskan setiap pembuatan soal CPNS, gubernur tidak bisa terlalu monopoli. Kabupaten/kota terlanjur terikat kontrak dengan perguruan tinggi bisa menyelesaikan masa kontraknya terlebih dahulu.
"Gubernur jangan monopoli, karena memutuskan kontrak dengan perguruan tinggi tidak mudah, yang penting dalam pelaksanaan seleksi tetap melakukan koordinasi dengan gubernur selaku koordinator," jelasnya.
Menurutnya, kesalahan tiga kabupaten/kota tidak berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, dapat dimaafkan, sebab permasalahan seperti ini hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota, karena baru pertama kali diterapkan pada seleksi CPNS 2010.
(ANTARA)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2011
