Jakarta (ANTARA News) - Parlemen Indonesia mengajukan pengamanan Selat Malaka sebagai salah satu isu penting dalam pertemuan Forum Parlemen Asia-Pasifik (Asia Pacific Parliamentary Forum/APPF] ke-14 di Jakarta, Senin, yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Abdillah Toha, kepada pers di Gedung DPR/MPR Jakarta mengatakan, selain keamanan di Selat Malaka, pihaknya juga mengajukan isu penanggulangan kejahatan terorisme. Dia menjelaskan, keamanan di Selat Malaka dinilai penting, karena sebanyak 80 persen minyak dunia diangkut melalui selat yang berdekatan dengan Indonesia, Malayasia dan Singapura. "Selat ini sangat rawan. Karena itu, menjadi salah satu fokus APPF ke-14. Diharapkan APPF ke-14 akan menghasilkan resolusi keamanan bersama untuk keamanan di ujung barat wilayah Indonesia tersebut," katanya. Ia menimpali, "Kami akan menekankan pada peserta APPF bahwa negara di kawasan Selat Malaka yang ikut berperan menjaga keamanan selat itu adalah Singapura, Malaysia dan Indonesia." Toha mengungkapkan, kontribusi negara-negara di luar tiga negara tersebut juga tetap terbuka. "Misalnya, adanya kapal patroli dari Jepang yang hilir-mudik di kawasan itu. RI juga menolak keras upaya Singapura dan AS untuk mendirikan pangkalan militer di Selat Malaka beberapa waktu lalu," katanya. Mengenai penanggulangan terorisme, politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pihaknya berupaya merumuskan antisipasi kejahatan terorisme. Pencegahan yang dimaksud adalah dapat dilakukan dalam bentuk jaminan rasa aman dari pemerintah terhadap orang asing yang berkunjung. Anggota Komisi I DPR (bidang pertahanan) itu mengatakan, total biaya yang dikeluarkan dari APBN untuk penyelenggaraan APPF mencapai Rp8 miliar. "Senilai Rp2 miliar diperuntukkan bagi pajak, sehingga total bersih pengeluarannya sebesar Rp6 miliar. Sebanyak 27 negara atau sekitar 300 anggota parlemen hadir dalam pertemuan ini," katanya. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006