Banda Aceh (ANTARA News) - Selain masyarakat umum, Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) membuka peluang rekrutmen Pegawai Negeri SIpil (PNS) 2006 bagi mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Namun, mantan anggota GAM itu juga harus mengikuti kriteria yang telah ditentukan pemerintah, kata Penjabat Gubernur Provinsi NAD, Mustafa Abubakar di Banda Aceh, Senin. NAD memperoleh alokasi rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 12.000 orang, dimana 5.000 orang diantaranya sebagai pengganti PNS yang meninggal dunia dan dinyatakan hilang dalam musibah gempa dan tsunami, 26 Desember 2004. "Itu angka yang sudah positif yang kita usulkan dan sudah mendapat persetujuan dari Menteri Aparatur Negara (Menpan). Rekrutmennya akan kita mulai Februari 2006," kata Dari alokasi sebanyak 12.000 orang rekrutmen PNS yang diberikan Pemerintah pusat ke provinsi ujung paling barat Indonesia ini, karyawan honorer menjadi prioritas untuk direkrut menjadi pegawai tetap. "Namun, kita akan menentukan kriteria bagi pegawai honorer untuk diangkat menjadi PNS baru," tambahnya. Selain itu, Mustafa mengharapkan rekrutmen PNS baru 2006 itu dapat dilakukan secara transparan dan masyarakat diminta melakukan kontrol yang cukup ketat, sehingga tidak terbuka peluang terjadinya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). "Saya minta masyarakat, termasuk kalangan pers, yang menemui adanya penyimpangan dalam rekrutmen PNS itu agar dilaporkan kepada saya (gubernur) untuk diambil tindakan tegas," tambah dia. Pada bagian lain, gubernur membantah pihaknya telah mengimpor tiga tenaga honorer dari Jakarta yang kini dititipkan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NAD. "Namun, yang ada adalah bahwa Aceh kerusakannya begitu berat akibat bencana alam, dan tugas membangun kembali sektor perikanan cukup besar dan dana masuk ke Aceh besar, akan tetap Sumber Daya Manusia (SDM) sangat lemah. Oleh karenanya, saya mengajak beberapa orang dari Jakarta itu kembali ke Aceh membangun daerah," kata dia. Oleh karenanya, ketiga orang pegawai di Dinas Perikanan itu bukan titipan gubernur. Bahkan, ia menjelaskan, mungkin bukan hanya tiga orang, tetapi bila perlu kita mencari sebanyak-banyaknya tenaga profesional untuk membantu membangun kembali Aceh. Bahkan, menurut Mustafa, PNS yang sudah pensiun, jika yang bersangkutan memiliki keahlian dan profesional di bidangnya masing-masing, maka dapat dijual melalui jalur PNS untuk membantu mengembangkan keahliannya di pemerintahan. "Kembali saya tegaskan, ketiga orang itu untuk membantu, karena memang mereka memiliki keahlian di bidang perikanan. Tidak ada KKN, mereka itu bukan saudara atau sekampung dengan saya," tambahnya. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006