Pengkajian regulasi iklim usaha ini sangat penting karena regulasi inilah yang menjadi instrumen yang diharapkan dapat mensukseskan usaha yang ada.
Dumai (ANTARA News) - Provinsi Riau khususnya Kota Dumai yang merupakan pintu gerbang perdagangan wilayah Sumatera, sangat perlu menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu untuk menjaga iklim investasi.

Pentingnya penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), selain untuk menjaga iklim usaha, juga untuk mengoptimalkan pemasukan derah yang sejauh ini tidak dapat dipungkiri selalu "tercecer", sehingga membuat pemasukan daerah dalam kas pendapatan asli daerah (PAD) kian minim, kata Direktur Pilar Nusantara (Pinus) Riau, Zainul Ikhwan, usai menggelar "workshop" PTSP bersama sejumlah para pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dumai, di Balai Pertemuan Wali Kota, Selasa sore.

Pinus merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang dipercaya "The Asia Foundation" untuk mengelola kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau guna perbaikan iklim dunia usaha di Riau. Target dari kerja sama Pinus dan Pemprov Riau adalah terbentuknya PTSP di setiap kota/kabupaten di Riau.

"Kerja sama ini juga bertujuan untuk memperbaiki iklim usaha di daerah, sehingga dapat mendorong tumbuhnya investasi di Riau, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Riau," jelas Zainul.

Sejauh ini, kata dia, The Asia Foundation telah memberikan dukungan berupa dana serta tenaga ahli kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk membentuk PTSP disetiap kota/kabupaten se-Riau.

Selain membentuk PTSP, terang Zainul, kerja sama ini juga melakukan kajian tentang regulasi iklim usaha di Riau.

"Pengkajian regulasi iklim usaha ini sangat penting karena regulasi inilah yang menjadi instrumen yang diharapkan dapat mensukseskan usaha yang ada," tuturnya.

Penerapan sistem PTSP di Riau kata Zainul, sebelumnya sudah diwacanakan sejak lama, namun dikarenakan berbagai kendala, sistem pelayanan satu pintu ini belum berjalan optimal.

Kendala tersebut, menurut Zainul, di antaranya tidak adanya koordinasi antara pihak SKPD dengan pejabat pelayanan terpadu serta perebutan wewenang kerja yang berujung pada tidak optimalnya pelayanan.

"Tidak juga dipungkiri, penyebab dua alasan itu berakar dari tingginya tingkat materialisme. Jika ini dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan dapat merusak iklim investasi di Riau khususnya Dumai yang merupakan pintu gerbang ekspor impor," jelasnya.

Workshop berdurasi sekitar tiga jam ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemerintah Kota Dumai, antara lain Kepala Dinas Perindustrian dan Perdaganga serta Investasi (Disperindagin) Dumai H Djamalus, Kepala Dinas Tata Kota, Syafruddin, Asisten I dan II Pemkot Dumai, serta seluruh pejabat kecamatan dan kelurahan se-Kota Dumai.

(T.KR-FZR/C/P004/P004) (ANTARA)

Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2011