Menurut Fadel, laut memiliki fungsi esensial terhadap ketahanan pangan (food security), ketahanan nutrisi (nutrition security), kesehatan serta kelangsungan dari semua kehidupan. Laut memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi langsung atau pun tidak langsung terhadap iklim dan bagian utama dari bumi tempat kita semua berada. Dalam keseharian, kita juga menerima jasa kelautan mulai dari jalur transportasi, konsumsi maupun rekreasi.
Sementara itu, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Poernomo Yusgiantoro yang hadir dalam peringatan WOD menyebutkan bahwa pengamanan nusantara dapat disinergikan dengan pemanfaatan pulau kecil untuk pengamanan laut. Pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan dapat berfungsi ganda, yaitu sebagai pengamanan sekaligus pengembangan potensi ekonomi di kawasan tersebut. Poernomo menyebut bahwa sebanyak 12 pulau kecil di wilayah perbatasan menjadi prioritas untuk melaksanakan peran ganda tersebut, di antaranya adalah Pulau Nipah, Pulau Miangas, dan Pulau Berhala. Saat ini, masyarakat dunia dihadapkan pada permasalahan pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal, seperti beberapa tahun terakhir terjadi di Perairan Somalia. Peran laut sebagai jalur perdagangan sangatlah penting, mengingat sebanyak 90% angkutan barang di dunia adalah melalui lautan. "Jadi pengamanan di laut dinilai penting untuk mendukung aktivitas ekonomi di wilayah ini", tegasnya.
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 70 persen wilayahnya merupakan lautan dan memiliki 17.480 pulau kecil. Menyadari fakta geografis tersebut, Indonesia telah melakukan dua hal strategis. Pertama, adanya Deklarasi Djoeanda pada tanggal 13 Desember 1957, yang menyatakan bahwa laut yang ada di pedalaman adalah merupakan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000 sehingga pasal 25A berbunyi bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara". Untuk itu, seharusnya sistem penganggaran pembangunan nasional berpijak pada konsep negara kepulauan "Archipelagic State" bukan seperti sekarang ini, ungkap Rompas Max Rompas selaku Sekretaris Dewan Kelautan Nasional (Dekin).
Hari Kelautan sendiri sebetulnya jatuh setiap tanggal 8 Juni 2011 semenjak ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Sidang Umumnya pada Tahun 2009. Gagasan ini telah diusulkan oleh Kanada pada tanggal 8 Juni 1992 dalam Earth Summit (Konferensi Bumi) di Rio de Janeiro, Brasil. Negara-negara di seluruh dunia semenjak itu memperingatinya karena lautan dianggap sebagai mata rantai kehidupan yang sangat penting. Peringatan WOD tahun ini mengambil tema "Our Oceans: Greening Our Future" yang mengandung arti: "Lautan Kita, Melestarikan Masa Depan Kita".
Dalam kesempatan tersebut, juga diresmikan pelaksanaan Hari Nusantara tahun 2011 yang akan dilangsungkan di Dumai, Propinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Pertahanan dan Keamanan merupakan ketua pelaksana dari perhelatan tahun tersebut. Dalam peringatan WOD juga dilaksanakan Panel Diskusi dengan topik "membahas, menggagas, 'menggugat' implementasi amandemen UUD 1945 pasal 25A yang ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI pada tahun 2000". Panel diskusi tersebut diisi narasumber Anna Mu'awanah (Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI) dan Profesor Jimly Asshiddiqie (Ahli Hukum Tata Negara), dengan moderator Mukhlis Yusuf selaku Direktur Utama LKBN Antara.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Dr. Yulistyo Mudho, M.Sc, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0811836967)
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2011
