"Sesungguhnya, berdasarkan informasi yang kami himpun, sebelum proses pemancungan terjadi, mereka (BNP2TKI) sebenarnya punya kans untuk merespons keinginan pihak keluarga majikan Ruyati yang sudah membuka diri untuk mencari solusi terbaik," ungkapnya di Jakarta, Selasa.
Fayakhun Andriadi menuturkan, keluarga korban sudah bersedia memaafkan (Ruyati), asal diberi ganti rugi miliaran rupiah, sebagaimana aturan di sana.
"BNP2TKI kan mengumpulkan dana asuransi TKI yang nilainya bertambah puluhan miliar per bulan. Makanya, untuk kasus TKW Ruyati yang akan dipancung waktu itu, sebenarnya harus secepatnya ditalangi dulu," kata Anggota Fraksi Partai Golkar yang tengah menuntaskan studi doktor ilmu politik di Universitas Indonesia ini.
Sebab, menurutnya, sudah sejak Mei 2010 lalu pihak keluarga melapor kepada Pemerintah Arab Saudi, mereka bersedia memaafkan Ruyati dengan jaminan ganti rugi tadi.
"Mestinya kan uang asuransi yang dikumpul dari para TKI tersebut digunakan untuk menyelamatkan nyawa TKI juga," tandas Legislator dari Daerah Pemilihan Luar Negeri ini.
Leburkan Saja BNP2TKI
Fayakhun Andriadi yang merupakan satu-satunya Anggota Komisi I DPR RI dari Dapil Luar Negeri (LN) itu kemudian mengajak seluruh Legislator Dapil LN agar menyikapi dengan tegas keberadaan BNP2TKI ini.
"Jika tak memiliki fungsi signifikan dalam melindungi dan menyejahterahkan TKI, buat apa dia ada? Apalagi kalau benar terbukti di lapangan BNP2TKI sering `over lap` dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), dan berakibat tak kondusif," tanyanya lagi.
Ia kemudian menyarankan, agar BNP2TKI dikembalikan atau dileburkan saja menjadi bagian dari Kemnakertrans.
"Khan memang kita harus mengevaluasi adanya badan-badan yang sering tugasnya amburadul, hanya menambah-nambah porsi jabatan bagi orang-orang tertentu menurut keinginan rezim," tandasnya.
Jika BNP2TKI tetap `ngotot mengurusi khusus TKI ke LN, menurutnya, berarti harus bertanggungjawab penuh atas insiden TKW yang dihukum mati di Arab Saudi ini.
"Sekali lagi saya mohon rekan-rekan Dapil LN, terutama yang duduk di Komisi IX DPR RI (bidang Ketenagakerjaan), agar memanggil dan mempertanyakan pertanggungjawaban BNP2TKI dan Kemnakertrans. Jangan diam saja," pungkas Fayakhun Andriadi. (M036/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
