"Ketika semua orang mengharapkan penjelasannya soal hukuman pancung terhadap Ruyati, seharusnya jajaran pemerintah cepat menyikapinya," kata Alzier di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Menurutnya, jajaran pemerintah dari Kemenakertrans, BNP2TKI dan Kemenlu seharusnya lebih responsif terhadap kejadian-kejadian yang menimpa para TKI di luar negeri.
"Sebab dipundaknya terletak tanggung jawab yang besar untuk melindungi WNI di manapun mereka berada, jangan malah ngeles atau buang badan kalau terjadi musibah yang menimpa mereka. Sebagai pemimpin, menteri harus jadi pengayom masyarakat," ujar dia.
Tokoh Golkar asal Lampung itu juga meminta agar pengiriman TKI ke luar negeri, khususnya ke Arab dihentikan.
BPN2TKI juga harus selektif mengirim tenaga kerja ke luar negeri dengan menertibkan dan beri sanksi perusahaan-perusahaan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang hanya memikirkan keuntangan saja tapi tidak mengindahkan aturan dan tidak menjaga nama baik bangsa di luar negeri.
"Jangan karena alasan demi masuknya devisa, lalu seenaknya mengeluarkan izin, sehingga akhirnya memalukan dan membuat repot pemerintah sendiri," katanya.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok mengaku bisa memahami reaksi keras masyarakat jajaran pemerintah tersebut. Tetapi dirinya tidak terlalu kaget melihat sikap jajaran pemerintah menghadapi kasus seperti ini karena pada umumnya, menteri-menteri parpol memang seperti itu.(*)
(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
