"Sebelum ada jaminan kesehatan pada program yang dicanangkan PT Askes melalui kerja sama Pemkab Polman, pelayanan kesehatan masih sangat mudah dan tidak ada masalah yang membuat kami kesulitan untuk berobat," ungkap warga Kecamatan Campalagian, Rahmat di Polman, Minggu.
Menurutnya, pelayanan kesehatan melalui PJKMU tidak manusiawi karena telah membatasi jumlah anggota kelaurga pengguna jaminan, sehingga banyak anggota keluarga tidak mendapat pelayanan.
Ia mengatakan, tidak seluruh warga yang mendapat klaim dalam PJKMU akan melakukan pemeriksaan kesehatan dalam jangka waktu yang bersamaan.
"Jika PT Askes menganggap tidak mengambil keuntungan dari kerja sama pemerintah itu tidak benar sebab terbukti mereka telah membatasi jumlah anggota keluarga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program tersebut," tuturnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI Bidang Kesejahteraan dan Kesehatan DPRD Polman, Abdul Rahim mengatakan laporan yang diterima dari RSUD Polman menyatakan warga yang mendapat klaim dari PT Askes tidak mungkin dilayani seluruhnya dalam jangka satu tahun.
Dari proses tersebut, masih terdapat sisa anggaran yang memungkinkan untuk maksimalisasi pelayanan warga yang memiliki anggota keluarga lebih dari dua.
Rahim menegaskan, jika hal itu tidak dilakukan maka PT Askes harus mempertanggungjawabkan seluruh anggaran yang digunakan sesuai hasil pendataan yang dijaminkan dalam pelayanan kesehatan bagi warga untuk mengetahui berapa biaya yang telah digunakan.
Bahkan ketua Lembaga Karya Muda Pembaharu (LKMP) Sulbar, Abdul Wahid mengaku, PT Askes pernah melakukan kesalahan yang sama di Kabupaten Majene, Sulbar yang menyebabkan ratusan warga merasa dikecewakan atas pelayanan kesehatan yang diberikan.
Hal tersebut kembali terulang di Polman dan dengan modus yang sama, warga akhirnya kembali dijadikan korban atas program layanan kesehatan yang ditawarkan PT Askes kepada Pemkab Polman. (ANT-284/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
