Jakarta (ANTARA News) - Koordinator Presidium Humanika, Syaiful Jihad, mengatakan pembahasan untuk meluluskan hak angket DPR tetang impor beras diduga tidak akan serius. "Kalau dilihat ada pemanggilan para menteri dari parpol oleh Presiden, itu jelas akan ada pengaruhnya kepada sikap fraksi di DPR RI, sehingga kelanjutan pembahasan hak angket tidak akan serius," kata Syaiful Jihad kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu. Aktifis Humanika itu pesimis jika hak angket akan dimenangkan oleh fraksi yang benar-benar mendukungnya pada rapat paripurna DPR yang akan berlangsung Selasa (24/1) mendatang. Bagaimanapun, lanjut dia, beberapa partai itu tidak bisa diharapkan karena posisinya saat ini sebagai partai yang setengah berkuasa atau partai yang selama ini mendukung pemerintah (Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla). Namun Syaiful Jihad berharap para anggota DPR-RI benar-benar memegang teguh amanah rakyat dan tetap mempertimbangkan hari nurani rakyat yang saat ini membutuhkan sikap tegas wakil rakyatnya. "Saya rasa hak angket ini hanya 'seram' pada awalnya saja,'endingnya' mungkin tidak akan seramai wacana yang berkembang selama ini," katanya. Ia melihat parpol dan fraksi yang paling ngotot hanya PDIP dan PDS saja, sedangkan sikap yang lain masih harus melihat pandangan mereka pada rapat paripurna DPR, Selasa nanti. Namun Syaiful Jihad juga melihat kemungkinan pandangan fraksi yang selama ini dianggap mendukung pemerintahan Presiden Bambang Yudhoyono masih bisa berubah dan 'balik badan' tidak mendukung pelaksanaan hak angket di DPR. "Saya baru melihat PDIP dan PDS yang terang-terangan meminta hak angket itu. Fraksi lainnya masih bisa lirik kiri dan kanan, tiga hari ini sangat menentukan," kata Syaiful Jihad. Namun demikian ia melihat ada berapa fraksi yang terang-terangan berani "kehilangan" posisi menteri di pemerintahan karena akan konsisten mendukung hak angket dalam impor beras itu.(*)

Copyright © ANTARA 2006