Wagub DKI yakini semua pejabat DKI paham ketentuan pengadaan lahan

Wagub DKI yakini semua pejabat DKI paham ketentuan pengadaan lahan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan keterangan di Balai Kota Jakarta, Jumat (21/1/2022) malam. (ANTARA/Ricky Prayoga)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meyakini semua pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paham ketentuan terkait pengadaan lahan.

"Sejauh ini kami meyakini semua jajaran Pemprov DKI Jakarta mulai dari kepala dinas sampai ke bawahnya mengerti dan memahami aturan yang ada terkait proses pengadaan lahan atau proyek, lelang dan sebagainya," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Jumat malam.

Karena itu, Riza juga meyakini seluruh proses yang ada di Jakarta selama ini berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan.

Namun demikian, pihaknya juga menghormati upaya Kejaksaan, Kepolisian, KPK, pengadilan dan lain-lain dalam melaksanakan tugasnya mengungkap pelanggaran hukum.

"Di antaranya kemarin yang melakukan upaya penggeledahan, tentu kami hormati dan hargai itu bagian tugas dan tanggung jawab yang tentu harus kami hormati dan hargai," katanya.

Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta telah digeledah oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta pada Rabu (19/1).

Baca juga: Kejati DKI geledah kantor dinas pertamanan dan hutan kota Jakarta
Baca juga: Tersendatnya normalisasi sungai di DKI Jakarta akibat mafia tanah


Riza berharap tidak ada masalah dari pengadaan lahan di DKI yang sedang diselidiki Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Namun dia akan menyerahkan sepenuhnya hal tersebut pada aparat hukum yang berwenang.

"Namun demikian kami hargai dari pihak Kejaksaan yang melaksanakan tugasnya, kita lihat dalam prosesnya kalau memang ternyata nanti terbukti ada aparat kami (bersalah), ya tentu yang bersangkutan harus menjelaskannya, mengklarifikasi dan memang harus dipertanggungjawabkan," katanya.

Sebelumnya, tim jaksa penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, terkait kasus mafia tanah yang masuk kualifikasi dugaan korupsi pembebasan lahan di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2018.

Penggeledahan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti setelah kasus tersebut telah dinaikkan ke tingkat penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Print-01/M.1/Fd.1/01/2022 tanggal 19 Januari 2022.
Baca juga: Bareskrim tetapkan 10 tersangka kasus mafia tanah Cakung
Baca juga: Lima orang jadi tersangka mafia tanah terkait laporan Nirina Zubir

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar