"Kami seratus persen sudah melaksanakan program sesuai arahan Presiden," katanya kepada pers di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa, menanggapi hasil penilaian Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Patrialis tidak secara rinci menanggapi penilaian UKP4 terhadap Kementerian Hukum dan HAM. Dia hanya menyatakan, program kerjanya sesuai garis kebijakan yang telah ditetapkan Presiden.
Kalangan anggota Komisi III DPR mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM menilai kinerja kementerian tersebut layak diberi angka sembilan karena ada prakarsa inovatif.
Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto memberikan laporan tentang hasil evaluasi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II di Kantor Presiden pada 8 Juli 2011.
Kuntoro menyampaikannya pada sidang kabinet paripurna membahas hasil kinerja sesuai program yang diinstruksikan Presiden, serta sesuai dengan Inpres Nomor 1/2010 yang merupakan hasil rapat kerja di Cipanas, Februari 2010.
Dalam laporan itu disampaikan capaian 14 prioritas nasional yang dijabarkan menjadi 70 program, 150 rencana aksi dan 369 sub rencana aksi yang dilaksanakan 46 instansi penanggung jawab kementerian maupun lembaga.
Dari laporan 369 sub rencana aksi per akhir Juni, 58 sangat memuaskan, 235 memuaskan, 15 kurang memuaskan, 49 mengecewakan. "Sebanyak 49 mengecewakan ini ada di beberapa kementerian baik di Menko Polhukam, Menko Perekonomian, dan Menko Kesra," kata Kuntoro.
(T.S023E005)
Editor: Imansyah
Copyright © ANTARA 2011
