"Ketua Umum PSSI harus mengutamakan semangat rekonsiliasi dalam menyusun anggota 'kabinetnya'. Hal itu bertujuan untuk membangun persepakbolaan Indonesia yang lebih baik di masa datang," kata Zulfadhli di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Ia menilai, semangat rekonsiliasi tersebut tidak tercermin dalam menentukan anggota Exco PSSI yang diisi oleh kelompok tertentu saja.
Kepengurusan Exco PSSI pasca terpilihnya Djohar, saya lihat hanya mengakomodasi kelompok tertent. Hal itu sangat bertentangan dengan pernyataan Djohar Arifin Husein sesaat sudah terpilih yang akan merangkul semua pihak untuk memajukan sepakbola nasional," katanya.
Lebih lanjut, Ketua Pengurus Provinsi PSSI Kalimantan Barat itu menjelaskan kemenangan yang diraih oleh Djohar Arifin Husein saat KLB PSSI di Solo bukanlah tujuan akhir.
"Hasil kongres tersebut hanya titik awal melepaskan status Indonesia dari ancaman sanksi dari FIFA. Setelah sanksi itu bisa dihindari maka kerja berat untuk memajukan sepakbola Indonesia sudah di depan mata. Sebab masyarakat Indonesia sama sekali tidak akan mempersoalkan siapa pun yang akan duduk di kepengurusan PSSI, tapi meminta bukti dari pengurus, misalnya juara Asean Games," ujar Zulfadhli.
Oleh karena itu, kepengurusan PSSI harus ditempati oleh para profesional dan buang sikap mendikotomi kelompok-kelompok.
Ia juga mengiingatkan, PSSI bukanlah lembaga politik yang secara terus-menerus membangun dikotomi untuk kepentingan kelompok tertentu. PSSI, tambahnya, adalah wadah sepakbola nasional guna mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional.
"Djohar Arifin Husein harus secara tegas mengimplementasikan rekonsiliasi itu secara kongkrit dan segera membenahi PSSI," tukasnya. (zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2011
