"Komisi pengawas itu baru dibentuk," kata Mangindaan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Komisi Pengawas itu terdiri dari sejumlah kader Partai Demokrat non Fraksi Partai Demokrat di DPR yang bertugas mengolah setiap laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan kader partai itu.
"Setelah diolah, baru diberikan ke Dewan Kehormatan," kata Mangindaan.
Dia menjelaskan, Komisi Pengawas berhak mengambil tindakan, termasuk memanggil dan memeriksa pihak terkait untuk mengusut dugaan pelanggaran kader.
Untuk sementara Komisi Pengawas dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Kehormatan dan beranggotakan sedikitnya sembilan orang.
Komitmen Partai Demokrat untuk menindak kader yang bermasalah adalah salah satu hasil Rakornas Partai Demokrat di Sentul, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, yang seluruhnya menghasilkan sepuluh rekomendasi yang harus dijalankan semua kader.(*)
F008*D013/I007
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2011
