Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Timor Timur, Xanana Gusmao, dalam pembicaraan langsung mereka, Jumat, menyepakati akan bertemu dalam satu atau dua minggu mendatang, setelah sebelumnya pertemuan yang dijadwalkan bagi keduanya pada 28 Januari 2006 dibatalkan di tengah polemik yang berkembang tentang laporan yang disampaikan Xanana kepada Sekjen PBB, yang disebut Indonesia tidak menyenangkan. Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat, mengungkapkan bahwa Presiden Yudhoyono melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan Presiden Xanana pada Jumat ketika Presiden Timor Leste itu berada di Bali dalam perjalanan pulang dari New York, AS, menuju Dili. "Disepakati pertemuan keduanya akan diatur dalam satu-dua minggu ke depan. Jadwal pastinya akan dikomunikasikan melalui saluran diplomatik," kata Hassan. Dalam pembicaraan tersebut, ujar Menlu, Yudhoyono menyampaikan pengharganya atas pidato Xanana di Dewan Keamanan PBB, yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemerintah Timor Timur (Timtim) akan terus menguatkan proses penyelesaian masalah pelanggaran HAM di masa lalu melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). KKP itu sendiri dideklarasikan oleh Presiden Yudhoyono dan Presiden Xanana pada 9 Maret 2005 sebagai mekanisme yang dipilih kedua negara dalam menyelesaikan beban masa lalu berkaitan dengan pelanggaran HAM di Timtim pasca jajak pendapat tahun 1999. Menlu Hassan juga menegaskan kembali bahwa batalnya pertemuan Yudhoyono-Xanana tidak terkait dengan laporan Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste (CAVR) yang disampaikan Xanana kepada Sekjen PBB di New York pada 20 Januari lalu. "Jadi karena memang ada kesibukan di dalam negeri, Presiden tidak sempat menerima Presiden Xanana. Tidak perlu disalahtafsirkan ada permasalahan-permasalahan antara Indonesia dan Timor Leste," kata. Jika mencermati pidato Xanana, ujar Hassan, laporan yang disampaikan itu adalah laporan dari badan non-pemerintah dan Xanana sendiri menegaskan bahwa Pemerintah Timor Leste menganggap KKP adalah satu-satunya solusi untuk sejarah kelam masa lalu Indonesia-Timtim. Sebelumnya spekulasi yang berkembang menyebutkan bahwa batalnya pertemuan Yudhoyono-Xanana pada 28 Januari dikarenakan Indonesia merasa kecewa terhadap laporan CAVR yang disampaikan Xanana kepada Sekjen PBB. Laporan CAVR setebal 2.500 halaman yang disampaikan Xanana kepada Sekjen PBB pada 20 Januari itu antara lain menyebutkan bahwa telah terjadi pembantaian terhadap 102.800 warga Timtim dalam kurun 24 tahun, yakni ketika Timtim masih bergabung dengan Indonesia (1974-1999).(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006