24 Januari 2022 saat kebijakan gelembung perjalanan wisata dari Singapura ke Lagoi, Bintan dan Nongsa, Batam mulai diberlakukan, kasus aktif COVID-19 di Kepri baru mencapai 28 orang.
Antusiasme "travel bubble" membuka peluang turis asal Singapura dapat berwisata di kawasan wisata berskala internasional Lagoi dan Nongsa semakin tinggi seiring dengan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.
Namun sayangnya, pertemuan bilateral itu tidak membahas soal "travel bubble", melainkan "Flight Information Region", pertahanan keamanan, dan perjanjian ekstradisi.
Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua, yang juga pernah menjadi pengusaha di sektor pariwisata itu berpendapat isu "travel bubble" tenggelam ketika Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong hanya menyepakati dua hal yakni "Flight Information Region" dan perjanjian ekstradisi.
Padahal pertemuan di Lagoi itu merupakan kesempatan strategis untuk kedua pemimpin negara tersebut membahas "travel bubble". Kesepakatan mereka tentu akan ditindaklanjuti oleh bawahannya.
"Sama sekali (pertemuan Presiden RI dengan PM Singapura) tidak menyepakati soal 'travel bubble', melainkan dalam kesempatan lain PM Singapura lebih tertarik dengan 'Vaccinated Travel Lane'. Ini berulang kali disampaikan kepada publik," ujarnya.
"Travel bubble", sampai sekarang masih satu arah, bukan kebijakan yang disepakati Indonesia-Singapura sehingga belum dilaksanakan setelah program itu diluncurkan pada 24 Januari 2022.
"Wajar kalau sampai saat ini belum terlaksana karena tidak dua arah. Di Singapura juga belum terdengar gaung 'travel bubble'. Bahkan di Kepri isu 'travel bubble' mulai tenggelam," ucapnya.
Rudy berpendapat "travel bubble" sulit terealisasi bila kebijakan masa karantina di Singapura masih seminggu, dan tiga kali tes usap dengan metode PCR.
Biaya dua kali tes usap PCR di Singapura sekitar 300 dolar Singapura dan di Indonesia sekitar Rp300.000. Kemudian saat kembali ke Singapura harus karantina selama tujuh hari setelah berlibur dari Bintan maupun Batam. Ini faktor yang menghambat, bukan karena omicron, varian COVID-19.
"Terlalu lama masa karantina, padahal turis asal Singapura itu rata-rata berkunjung ke Bintan atau Batam itu tiga hari. Kemudian mereka harus tes PCR setelah tiba di Batam dan Bintan, padahal sudah tes PCR di Singapura. Kemudian mereka tes PCR lagi setelah tiba di negaranya," katanya.
Kepala Dispar Kepri Buralima mengatakan, pelaku usaha pariwisata di Lagoi, Kabupaten Bintan dan Nongsa, Kota Batam tetap semangat menyosialisasikan program "travel bubble" kepada agen travel dan asosiasi pariwisata di Singapura karena merasa optimistis program itu mampu membangkitkan sektor pariwisata yang sempat terpuruk selama pandemi.
Keyakinan pelaku usaha pariwisata di Lagoi dan Nongsa tersebut disertai dengan kesiapan kawasan khusus yang akan digunakan sebagai tempat wisata yang aman dan nyaman bagi turis Singapura.
Visa Kunjungan
Pemerintah Indonesia memberi kemudahan kepada warga Singapura untuk berlibur ke Bintan dan Batam. Visa kunjungan yang dikantongi warga Singapura yang ingin berlibur ke Nongsa, Kota Batam dan Lagoi, Kabupaten Bintan dalam program "travel bubble" berlaku selama 14 hari.
Pemerintah RI memberi kemudahan agar program "travel bubble" atau gelembung perjalanan wisata untuk turis asal Singapura ke Lagoi dan Nongsa berjalan maksimal, salah satunya menyiapkan kawasan khusus untuk karantina dan bebas visa kunjungan wisata selama 14 hari.
Turis asal Singapura yang ingin berlibur ke Lagoi dan Nongsa masih menunggu keputusan Pemerintah Singapura untuk mengeluarkan surat ijin pelayaran.
"Satu langkah lagi 'travel bubble', kunjungan warga Singapura ke kawasan khusus wisata yang ditetapkan, sudah dapat dilaksanakan. Mudah-mudahan ijin pelayaran dapat diberikan pada pertengahan Februari 2022. Kami optimistis," ujarnya.
Izin diharapkan dapat diberikan saat perayaan "Cap Go Meh" pada pertengahan bulan ini. Karena biasanya, banyak warga Singapura yang berkunjung ke Bintan dan Batam saat "Cap Go Meh", karena banyak warga Singapura yang memiliki keluarga atau saudara di Batam dan Bintan.
Buralimar tidak berharap banyak "travel bubble" dapat meningkatkan kunjungan warga Singapura secara signifikan, seperti sebelum pandemi COVID-19. Namun diyakini bahwa Pemerintah Singapura memberi ijin pelayaran untuk satu trip/hari perjalanan laut dari Singapura menuju Lagoi dan Singapura menuju Nongsa, serta dari Lagoi dan Nongsa menuju Singapura.
Pengelola kawasan pariwisata di Lagoi beberapa hari lalu sudah menyosialisasikan paket wisata yang aman dan nyaman kepada berbagai pihak yang berkompeten di Singapura, seperti agen travel dan asosiasi pariwisata.
"Saya pikir upaya kita untuk membangun kembali sektor pariwisata sudah cukup maksimal. Tinggal pelaksanaannya saja yang harus didukung agar perekonomian bergerak setelah terpuruk selama sekitar dua tahun," tuturnya.
Omicron
Buralimar berpendapat isu omicron di tengah masyarakat terlalu berlebihan, bahkan terkesan kurang berimbang. Informasi yang diproduksi terkait omicron menjadi seperti momok yang menakutkan, padahal yang lebih penting itu penerapan protokol kesehatan dan menjaga imunitas tubuh.
Informasi terkait pasien yang sembuh dari virus itu juga kurang terpublikasi sehingga menimbulkan kesan yang menakutkan. Kondisi ini pula mempengaruhi pelaku usaha pariwisata, yang baru saja mendapat angin segar dari Presiden RI dan Perdana Menteri Singapura terkait kebijakan "travel bubble" yang mulai diluncurkan 24 Januari 2022.
Ketakutan massal potensial mempengaruhi sektor pariwisata, yang juga berharap wisatawan domestik berkunjung ke kawasan pariwisata. Padahal Kepri memiliki pengalaman pahit sejak gelombang pertama dan kedua COVID-19 pada Maret 2020-Agustus 2021.
Dari pengalaman itu, kata dia seharusnya seluruh pihak bergandeng tangan untuk tetap mendukung sektor pariwisata agar berjalan normal dengan tetap memprioritaskan penerapan prosedur kesehatan yang tepat di kawasan pariwisata sebagai upaya mencegah penularan COVID-19.
Namun, sektor ekonomi harus berjalan. Berdasarkan pengalaman selama dua tahun pandemi, ekonomi terpuruk, salah satunya disebabkan sektor pariwisata mati suri.
Kasus Aktif
Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau mencatat jumlah pasien COVID-19 di wilayah itu bertambah sebanyak 97 orang sehingga menjadi 54.377 orang.
Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Kepri Eko Sumbaryadi, mengatakan penambahan pasien baru COVID-19 banyak terjadi di Batam yang mencapai 72 orang, Tanjungpinang 16 orang, Bintan satu orang, Karimun enam orang, dan Natuna dua orang.
Sebanyak 54.377 orang total jumlah pasien COVID-19 selama pandemi Maret 2020 sampai sekarang, tersebar di Batam 26.274 orang, Tanjungpinang 10.323 orang, Bintan 5.603 orang, Karimun 5.508 orang, Lingga 2.310 orang, Kepulauan Anambas 1.846 orang, dan Natuna 2.513 orang.
Sementara jumlah warga yang sembuh dari COVID-19 bertambah delapan orang sehingga menjadi 52.232 orang, tersebar di Batam 25.163 orang, Tanjungpinang 9.839 orang, Bintan 5.412 orang, Karimun 5.336 orang, Lingga 2.225 orang, Kepulauan Anambas 1.799 orang, dan Natuna 2.458 orang.
Total jumlah pasien yang meninggal dunia sejak pandemi COVID-19 sebanyak 1.760 orang, tersebar di Batam 842 orang, Tanjungpinang 403 orang, Bintan 180 orang, Karimun 161 orang, Anambas 47 orang, Lingga 85 orang, dan Natuna 42 orang.
Kasus aktif COVID-19 sebanyak 385 orang, tersebar di Batam 269 orang, Tanjungpinang 81 orang, Bintan 11 orang, Karimun 11 orang, dan Natuna 13 orang.
Sampai sekarang Anambas dan Lingga bertahan nihil kasus aktif COVID-19. Kedua kabupaten ini ditetapkan sebagai Zona Hijau sekitar tiga bulan lalu. Sedangkan lima kabupaten dan kota lainnya di Kepri sebagai Zona Kuning atau risiko penularan rendah.
Untuk itu, masyarakat diimbau terapkan protokol kesehatan secara konsisten untuk mencegah penularan COVID-19.
Peningkatan kasus aktif COVID-19 di Kepri sampai sekarang tidak mengurangi aktivitas masyarakat. Namun pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial, terutama di daerah dengan jumlah kasus aktif yang tinggi, seperti di Batam.
Terkait "travel bubble" sebaiknya Pemerintah Indonesia dan Pemprov Kepri mampu meyakinkan Pemerintah Singapura bahwa pelaksanaan gelembung perjalanan di Lagoi dan Nongsa itu aman dan nyaman bagi warga Singapura.
Keyakinan Pemerintah Singapura akan melahirkan kebijakan berupa ijin pelayaran. Yang butuhkan itu pelabuhan dibuka, dan mendapatkan ijin berlayar dari Pemerintah Singapura.
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2022
