"Kita berhenti dulu, tetapi tidak berhenti total. Kita ingin moratorium jalan tapi ada pengecualian," katanya saat memberikan keterangan pada wartawan, di Jakarta, Jumat, didampingi Sekretaris Kementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto, Deputi bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho, dan Kepala LAN Asmawi Rewansyah.
Pengecualian yang dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya perekrutan CPNS tetap diberlakukan untuk jabatan-jabatan fungsional tertentu yang sangat dibutuhkan seperti tenaga medis, penjaga lembaga pemasyarakatan, tenaga pengajar, pegawai untuk daerah pemekaran, dan tenaga lapangan lainnya.
Mangindaan menjelaskan moratorium ini diberlakukan untuk melakukan penataan diantaranya terhadap komposisi, distribusi, dan penempatan sesuai kompetensi.
Menurut Mangindaan, saat ini pihaknya tengah mengkaji lebih dalam dengan kementerian terkait lainnya mengenai detil rencana moratorium ini. Pengkajian ini akan dilakukan selama satu hingga dua pekan ke depan.
"Konsepnya akan kami siapkan tidak lama, satu sampai dua minggu ke depan untuk moratorium itu, karena saya mesti melibatkan kementerian lain," katanya.
Soal landasan hukum yang akan dipakai untuk moratorium ini, Menpan dan RB mengatakan ada dua kemungkinan yang akan digunakan yakni dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menpan dan RB, atau dengan menerbitkan instruksi presiden.
Moratorium dengan pengecualian ini, rencananya akan dilaksanakan selama satu tahun terlebih dahulu, dan rencananya akan diberlakukan mulai 2011. Jika selama satu tahun tersebut, penataan tentang kepegawaian berikut aturannya telah selesai, maka moratorium dapat dihentikan.
Apabila dirasa kurang, maka moratorium dapat diperpanjang hingga dua tahun.
"Mulai September ini kalau boleh kita sudah mulai, sampai September yang akan datang. Kalau diperpanjang, ya, paling empat bulan," katanya.
Rencana moratorium penerimaan CPNS didasari banyak alasan diantaranya karena komposisi dan distribusi pegawai yang tidak proporsional dan penempatan PNS yang tidak sesuai kompetensi.
Jumlah PNS pada 2003 sekitar 3,7 juta dan meningkat menjadi 4,7 juta pada 2011.
Meskipun persentase jumlah PNS terhadap jumlah penduduk masih sekitar 1,98 persen atau di level yang moderat, tetapi dari sisi komposisi, distribusi, dan kompetensi masih bermasalah.
Selain itu, masalah lainnya yakni belanja pegawai dalam APBD di atas 40 persen di 396 kabupaten/kota.(*)
(T.H017/S024)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
