"Proses seleksi dan rekrutmen CPNS yang sudah ada tetap berjalan dan lebih dimaksimalkan agar mendapatkan calon aparatur pemerintah yang handal dan berkualitas," kata Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan-RB Herman Suryatman di Jakarta, Selasa.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah tetap memberikan ruang kepada tenaga guru dan medis mengingat jumlahnya yang masih kurang.
Herman menjelaskan bahwa secara filosofi moratorium memiliki makna evaluasi diri dan introspeksi apakah sumber daya aparatur pemerintah yang ada sekarang sudah maksimal bekerja atau belum.
Menurut dia, untuk memastikan kebijakan dan program yang akan dilakukan pemerintah baru Presiden Joko Widodo berjalan baik, langkah pertama adalah mengevaluasi PNS yang sudah ada.
Ia mengatakan melalui moratorium PNS akan dikaji secara seksama dan mendalam kondisi pegawai yang ada untuk mewujudkan visi Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berkepribadian.
Untuk itu perlu dikaji ulang sumber daya manusia aparatur pemerintahan seperti apa yang dibutuhkan agar dapat mewujudkan visi yang dicanangkan pemerintah baru, kata dia.
Ia menambahkan bahwa kebijakan moratorium itu merupakan cara untuk mengevaluasi agar langkah kedepan benar-benar maksimal menyelesaikan persoalan tentang birokrasi dan kepegawaian.
Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan pemerintah tidak akan menerima PNS sambil melihat perkembangan kedepan.
"Kebijakan itu diambil untuk mengefektifkan PNS yang sudah ada seiring dengan dilakukan audit organisasi melihat tingkat kebutuhan pegawai agar kinerja aparatur pemerintah benar-benar produktif melayani masyarakat dengan maksimal," kata Yuddy.
Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014
