"Indikator dikatakan Otonomi Khusus (Otsus) itu berhasil atau tidak adalah jika semua kebijakan Negara yang berlaku bagi Papua, dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah secara konsekuen. Tapi kalau tidak dilaksanakan secara konsekuen maka jelas dikatakan tidak berhasil, sebab rakyat memberikan penilaian dengan jujur," katanya di Jayapura, Senin.
Dia menjelaskan, sekarang saja di era Otsus ada Papua dan Papua Barat, lalu ada MRP Papua dan Papua Barat. Ini peluang bagi orang luar masuk dan memperkeruh suasana. Jadi sudah saatnya Otsus didudukan pada tujuan yang sesungguhnya, dan apa yang diamanatkan dilaksanakan secara murni dan konsekuen, bukan hanya bicara dananya saja.
"Dana itu hanya mengikuti saja, tapi kalau tidak ada aturan penggunaannya, sama saja tak diatur baik," terangnya.
Lukas Enembe yang adalah Bupati Puncak Jaya menilai, dalam perjalanan Otsus Papua selama ini, yang terus jadi pembicaraan dan persoalan uang saja yakni alokasi dari dua persen plafon DAU nasional, tapi banyak kebijakan Peraturan Pelaksanaan Otsus tak pernah dibuat, padahal hampir sembilan tahun Otsus, belum pernah juga bicara pertambangan, dan regulasi berupa kewenangan lain.
"Padahal kalau itu bisa dilakukan secara konsekuen, maka dipastikan rakyat tak bicara lagi soal merdeka, tetapi bagaimana kita isi perut dan makan dulu. Jadi besok kalau kita dipercayakan memimpin Papua, akan berdayakan orang Papua yang hidup di atas tanah ini, juga diberikan kesempatan untuk maju," paparnya.
Dia tambahkan, sebab lain yang membuat masyarakat Papua semakin bingung, adalah adanya transfer daerah setiap tahunnya, yang bernilai sangat fantastis. Dicontohkan uang yang masuk dalam transfer daerah sesuai laporan BI di Papua senilai Rp28 triliun, lalu tiap tahun keluar Rp17 triliun. Sisanya yang ada di sini, bahkan itu baru transfer daerah, belum terhitung transfer dari swasta dan lainnya.
"Ini laporan resmi Bank Indonesia, bukan karangan belaka," ujarnya.
Menyinggung penyebab besarnya transfer daerah itu, Lukas Enembe sendiri mengaku tak pernah tahu pasti, apa sebabnya uang itu dikeluarkan lagi ke Jakarta.
Mungkin orang Jakarta yang bekerja di Papua, itu yang harus kita cari tahu bersama. Ataukah memang semua pagu yang di APBD ini orang Jakarta yang kerja, mungkin juga kantor semua di Jakarta," urainya penuh tanda tanya. (MBK/Z002/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
