Kami juga diperintahkan oleh Presiden untuk memperkuat Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren)Surabaya (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
"Ini semua hasil setelah menyatakan diri kami terbuka untuk semua," ujar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf saat puncak peringatan Harlah Ke-99 NU di Kompleks Pondok Pesantren Syaichona Kholil di Bangkalan, Madura, yang dipantau secara virtual dari Surabaya, Kamis malam.
Pihaknya bersama Kementerian BUMN akan membangun sebanyak 250 Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU), serta bersama Kemenkop dan UKM mendidik sekurang-kurangnya 10 ribu wirausahawan santri.
Selain bersama dua kementerian tersebut, PBNU juga akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Kerja sama antara lain program peremajaan sawit rakyat yang berpotensi melibatkan 130 cabang di seluruh Indonesia, lalu pembangunan dan pengembangan kampung nelayan di 90 titik.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku diberi arahan oleh Presiden Joko Widodo agar bisa mengintervensi kesenjangan ekonomi yang terjadi saat ini.
Baca juga: Erick Thohir: BUMN komitmen lanjutkan sinergitas dengan PBNU
Karena itu ia berharap adanya kerja sama kali ini mampu menjadi salah satu upaya untuk menjawab arahan Presiden sekaligus memperkuat kebangkitan umat.
"Dua minggu lalu, Sekjen PBNU Gus Ipul bilang kepada saya, bagaimana cara memperkuat kebangkitan umat. Sebab sebagai negara muslim terbesar, Indonesia belum masuk 10 besar industri halal di dunia. Artinya masih ada sesuatu dan harus ada yang diperbaiki bersama," katanya.
Pihaknya juga mendorong pesantren untuk menjadi mercusuar kebangkitan ekonomi yang diimplementasikan dengan kerja sama antara BUMN milik NU dan BUMN milik bangsa.
"Insya Allah ada 250 PCNU yang sudah masuk kategori. Kami juga sudah minta ke HIMBARA untuk bersama-sama melakukan pendampingan, termasuk dengan Kementerian Koperasi dan UKM," tuturnya.
Pada kesempatan sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga mengaku gembira dengan akan terlahirnya 10 ribu pelaku usaha dari santri atau wirausahawan santri.
Baca juga: Kementerian BUMN gandeng PBNU terapkan Akhlak untuk tingkatkan kinerja
"Sebelum MoU, Sekjen Gus Ipul juga mengingatkan saya, agar kesepakatan ini tidak bohong-bohongan. Lalu, saya sampaikan juga ke Gus Ipul, 10 ribu ini masih sedikit. Sehingga ke depan harus terus bertambah," katanya.
Ia menjelaskan, kerja sama dengan PBNU ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, yang tujuannya mencetak pengusaha-pengusaha baru.
"Kami juga diperintahkan oleh Presiden untuk memperkuat Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren). Di Jabar sudah ada percontohan, lalu di Jatim ada beberapa pondok pesantren juga ada. Adanya 10 ribu wirausaha santri akan memperkuat jaringan," kata Teten.
Di sisi lain, hadir pada kesempatan tersebut Rais Aam PBNU KH Miftahul Achyar, jajaran ketua tanfidziyah PBNU, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, pejabat Forkopimda Jatim serta ulama dan kiai sepuh.
Baca juga: PBNU minta pelaku usaha mikro diberikan kemudahan akses perbankan
Baca juga: Wapres: Warga NU harus jadi penggerak pemberdayaan ekonomi umat
Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
