Ekonomi biru itu sendiri merupakan konsep yang berupaya mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dengan ekosistem kelautan yaitu ekologi dan ekonomi.
Dengan kata lain, ekonomi biru itu tidak semata-mata melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi semata, tetapi juga sangat menekankan kepada vitalnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem bahari.
Apalagi harus diingat bahwa sekitar tiga perempat atau tepatnya 71 persen dari permukaan bumi ini adalah lautan yang maha luas, sedangkan lautan sendiri mencakup 62 persen dari luar seluruh Republik Indonesia.
Untuk itu tidak heran bila Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menegaskan bahwa aspek kesehatan ekologi akan menjadi panglima pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.
Ketegasan tersebut juga berasal dari keyakinan bahwa bila kesehatan ekosistem laut dapat terus terlestarikan dengan sempurna, maka hasilnya akan menghasilkan ekonomi yang berkelanjutan ke depannya.
Namun kebalikannya, bila hanya fokus kepada ekonomi tetapi ekologinya hancur, maka hal itu juga akan merusak kondisi perekonomian ke depannya. Contohnya, bila sumber daya ikan diambil secara serampangan, maka ekonominya hanya akan naik sebentar, tetapi ke depannya tidak akan bisa berkembang lagi karena sumber daya ikannya jadi menipis.
Menteri Trenggono juga meyakini bahwa konsep ekonomi biru selain bermanfaat untuk menjaga kesehatan laut, juga akan dapat membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, ekonomi nasional karena distribusi pertumbuhan ekonomi perikanan kecenderungan ke daerah Indonesia timur, sehingga juga meningkatnya taraf hidup masyarakat di daerah.
Bagaimana kaitannya antara ekonomi biru dengan G20 di mana saat ini Indonesia sebagai Presidensinya? Secara angka telah disebutkan bahwa lautan merupakan bagian dominan dari permukaan muka bumi, sedangkan G20 sendiri juga merupakan bagian dominan dari keseluruhan aktivitas manusia yang ada di muka bumi ini.
Seperti diketahui, bahwa G20 yang merupakan forum global dari 19 negara dan satu Uni Eropa, berkontribusi kepada 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Dunia, 75 persen perdagangan internasional dan 60 persen populasi dunia.
Dengan demikian, kebijakan yang ditelurkan dalam G20 juga dapat saja berimbas kepada kondisi kesehatan samudera di bumi.
Selain itu dalam laman www.g20-insights.org, juga disebutkan bahwa G20 merupakan wadah yang harus menginisiasi tata kelola kesamuderaan atau kelautan, serta memastikan adanya dialog, strategi, dan kerja sama regional guna memastikan investasi dan pertumbuhan yang terkait dengan kelautan dapat berkelanjutan dan membuka potensi penuhnya.
Apalagi lautan dinilai merupakan ekosistem yang kaya akan keragaman biodiversitas, dan salah satu penyedia pangan, materi, energi dan jasa ekosistem lainnya.
Namun memang sangat disayangkan bahwa pada saat ini masih banyak aktivitas di sektor kelautan yang dinilai tidak berkelanjutan, sehingga hal tersebut juga mesti dapat dihadapi dan diatasi antara lain dengan melalui hasil dari pertemuan global, termasuk G20.
Dalam pernyataannya Presiden RI Joko Widodo mengatakan Presidensi G20 Indonesia akan mengangkat mengenai pentingnya ekonomi biru, karbon biru, dan juga penanganan sampah laut.
Presiden menekankan Indonesia siap bermitra dengan semua pihak untuk mewujudkan ekosistem laut yang berkelanjutan. Kepala Negara juga menjelaskan bahwa di tingkat domestik, Indonesia juga telah mengambil berbagai terobosan untuk mengelola lingkungan laut secara berkelanjutan.
Sejumlah langkah terobosan itu antara lain adalah kebijakan penanganan ikan secara terukur dan berbasis kuota yang didukung sistem pengawasan berbasis teknologi, pengembangan kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan, serta pelestarian komoditas kelautan bernilai ekonomi tinggi.
Baca juga: Presiden: G20 Indonesia angkat pentingnya ekonomi biru-karbon biru
Kesehatan laut
Senada, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presidensi Indonesia di G20 tahun ini akan fokus pula pada isu kesehatan laut.
Untuk itu Menko Luhut menegaskan bahwa pihaknya siap mengumpulkan komitmen global untuk melaksanakan restorasi kesehatan laut, yang dinilai sebagai bagian penting untuk menanggulangi permasalahan krisis iklim.
Menko Marves itu menjelaskan pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah wilayah tertentu sebagai area penangkapan ikan dengan menerapkan kuota penangkapan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian spesies perikanan wilayah tersebut.
Dengan demikian Presidensi G20 juga dinilai dengan nyata telah menekankan pentingnya peran laut dalam mitigasi perubahan iklim. Dia menegaskan komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia terhadap perubahan iklim.
Salah satu contoh spesifik dari mengatasi perubahan iklim yang terkait dengan kawasan pesisir adalah pemerintah juga akan merehabilitasi 600 ribu hektar hutan mangrove yang ditargetkan selesai pada 2024.
Disebutkan pula bahwa salah satu segmen G20 yaitu Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG) yang mengupas isu tentang lingkungan hidup, di bawah Presidensi Indonesia akan fokus kepada prioritas pemulihan berkelanjutan, land and sea-based actions serta mobilisasi sumber daya, untuk mendukung perlindungan lingkungan dan target-target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Dari tiga isu tersebut, terdapat tujuh isu turunan yang menjadi prioritas, yakni keanekaragaman hayati yang berkaitan dengan Post 2020 Global Biodiversity Framework, pemulihan lingkungan dari degradasi lahan dan deforestasi, perlindungan ekosistem laut yang berkaitan dengan IUU Fishing, Marine Protected Area di Antartika, dan Osaka Blue Ocean Vision.
Kemudian sampah laut, efisiensi penggunaan sumber daya dan ekonomi sirkular, pendanaan berkelanjutan untuk mencakup isu lingkungan hidup yang lebih luas, serta G20 Water Dialogue.
Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menekankan pentingnya untuk menonjolkan beragam aspek kekuatan sektor kemaritiman selama Indonesia memegang tampuk Presidensi G20.
Untuk itu, ujar dia, Presidensi Indonesia perlu digunakan untuk memberi pemahaman, kesepahaman, sekaligus memberi tekanan yang terukur bagi kemudahan persyaratan masuknya produk perikanan dan kelautan asal Indonesia di negara lain, terutama anggota G20.
Dengan demikian, akan terdorong pula kerja sama multiregional untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan yang saling menguntungkan dan berdimensi keberlanjutan, yang selaras baik dengan konsep ekonomi biru pemerintah RI, maupun visi dari penyelenggaraan G20 itu sendiri.
Baca juga: Luhut: Presidensi Indonesia di G20 juga fokus pada isu kesehatan laut
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022
