Batam (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan pemerintah pusat dan daerah berjalan searah dan seirama ibarat sama-sama mendayung dalam satu perahu, agar berjalan cepat dan terarah dalam mencapai tujuan. Oleh karena itulah, kata Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, di Batam, Kamis, Rapat Kepala Daerah Regional Indonesia Timur telah berlangsung di Manado, Regional Tengah di Bali, sedang yang terakhir, Regional Barat, berlangsung di Batam hingga Jumat (3/2). Rangkaian rapat-rapat regional tersebut bertemakan Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2006. Rapat di Batam menghadirkan sepuluh menteri sedang pesertanya meliputi gubernur, bupati dan walikota se-Sumatera. Mallarangeng mengatakan, bagi Presiden, kesamaan langkah antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota merupakan sesuatu yang penting dalam percepatan pembangunan daerah-daerah perbatasan, maupun dalam pengembangan daerah-daerah lain agar lebih maju, terentaskan dari berbagai problem yang selama ini menjadi kendala. Program prioritas dari Pemerintahan Yudhoyono dan Jusuf Kalla, kata Mallarangeng, adalah membangun daerah perbatasan yang selama ini tertinggal dan bercitra buruk, agar menjadi halaman depan negara yang mencitrakan pesona bangsa. Dalam kunjungan ke Batam, Presiden SBY didampingi Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah meninjau Kawasan Industri Muka Kuning, Pelabuhan Internasional Batuampar kemudian menyeberang ke Pulau Nipah. Pulau karang yang tak berpenghuni itu, letaknya terluar di wilayah laut yang termasuk Pemerintahan Kota Batam dan berposisi strategis sebagai penarikan garis pangkal pantai batas negara Singapura. Presiden, kata Mallarangeng, telah mengunjungi banyak pulau terluar di perbatasan maupun pulau-pulau kecil berkaitan dengan langkah-langkah strategis yang sedang diupayakan pemerintah, termasuk untuk menjadikan daerah perbatasan menjadi halaman depan negara. Mengenai kondisi Pulau Nipah maupun tentang Kawasan Industri Muka Kuning, kata Jubir Kepresidenan, Kepala Negara telah cukup banyak mendapat penjelasan rinci dari Gubernur Ismeth yang pada tahun 1998-2004 menjadi Ketua Otorita Batam. Presiden, kata Mallarangeng, akan segera menerbitkan kebijakan agar Batam sebagai kawasan industri dan pelabuhan bebas dapat tumbuh lagi dan kembali menjadi lokomotif perekonomian nasional. Mengenai kemungkinan Batam berstatus "Free Trade Zone" (FTZ) setelah hanya berstatus "Kawasan Berikat Plus", ia mengatakan, hal itu juga menjadi salah satu soal yang menjadi perhatian Presiden untuk segera ditemukan solusi terbaik. (*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006