Oleh karena itu, Tim Pansel tidak hanya mengandalkan kanal pendaftaran yang umum, tetapi juga bersurat ke perguruan tinggi dan lembaga untuk mengirim orang-orang yang punya kompetensi, komitmen dan integritas dalam penegakan HAM di Indonesia.
“Kelompok perempuan di kelembagaan juga minim ya. Itu juga kami minta bantuan teman-teman CSO (organisasi masyarakat sipil, Red.) perempuan (untuk mendaftar),” kata Anggota Tim Pansel Prof. Harkristuti Harkrisnowo saat acara sosialisasi dan diskusi virtual yang diikuti di Jakarta, Selasa.
Menurut Harkristuti, perempuan harus lebih banyak berkontribusi pada penegakan HAM, yang salah satunya dapat dilakukan dengan cara mendaftar sebagai komisioner Komnas HAM.
“Di negara yang 51 persennya perempuan, jadi sudah seharusnya (lebih banyak) perempuan ikut berkontribusi untuk (Komnas HAM) ini,” kata dia.
Baca juga: Pansel harap calon miliki terobosan selesaikan pelanggaran HAM berat
Walaupun demikian, ia menegaskan Tim Pansel Komnas HAM tetap mengedepankan para pelamar yang punya komitmen dan integritas untuk menegakkan HAM di Indonesia.
Oleh karena itu, mereka yang mendaftar sebagai calon komisioner diharapkan bukan para pencari kerja (job seeker).
Dalam acara yang sama, Harkristuti juga mendorong mereka yang berprofesi di bidang hukum turut mendaftar sebagai komisioner.
“Dalam undang-undang itu jelas mereka (komisioner, Red.) berasal dari hakim, jaksa, dan profesi hukum,” sebut Harkristuti, yang saat ini juga aktif sebagai Ketua Dewan Guru Besar (DGB) Universitas Indonesia.
Terkait itu, ia menyampaikan Ketua Tim Pansel Prof. Makarim Wibisono juga telah menghubungi Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Kapolri, untuk merekomendasikan anggotanya yang dinilai punya komitmen terhadap penegakan HAM.
Dalam pertemuan itu, Ketua Tim Pansel Prof. Makarim menyampaikan ia berharap ada banyak pelamar dari Jakarta, karena sebagian besar pendaftar pada periode sebelumnya berasal dari ibu kota negara.
“Saya merasa dari Pansel yang lalu, saya melihat banyak pelamar dari Jakarta. Kalau bisa, kalo ini peminatnya datang dari daerah, misalnya Nusa Tenggara, Sulawesi. Jadi itu mencerminkan komisioner juga berasal dari seluruh penjuru tanah air terutama mereka yang punya komitmen besar,” terang Makarim.
Tim Pansel mengakui banyak pegiat HAM dan mereka yang punya kapasitas sebagai komisioner justru enggan mendaftar.
Oleh karena itu, Prof. Makarim dan Prof. Harkristuti meminta bantuan CSO, media, dan organisasi lainnya untuk mendorong rekan-rekannya yang punya kompetensi dan integritas untuk mendaftar.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI melalui Tim Pansel sejak 8 Februari 2022 membuka pendaftaran untuk calon komisioner periode 2022-2027. Pendaftaran dibuka sampai 8 Maret 2022.
Tim Pansel nantinya akan menyeleksi mereka yang mendaftar sampai terpilih 14 calon komisioner.
Mereka yang lulus seleksi kemudian akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI sebelum ditetapkan sebagai komisioner Komnas HAM.
Baca juga: Komnas HAM jaring 14 calon komisioner periode 2022-2027
Baca juga: ELSAM sebut pelanggaran HAM masa lalu masih jadi tantangan Komnas HAM
Baca juga: Komnas HAM: Ancaman bagian dari risiko pekerjaan
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022
