Saudara-saudara
Kita juga berkewajiban untuk terus meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa diskriminasi, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setelah berjuang sekian lama tanpa henti, sekaranglah momentum terbaik untuk kita terus membersihkan Indonesia dari korupsi.
Saat ini Indeks Persepsi Korupsi kita terus membaik. Transparency International memberikan skor IPK 2,0 pada 2004 membaik menjadi 2,8 pada 2010. Meskipun perbaikan indeks persepsi sebesar 0,8 merupakan yang tertinggi di antara seluruh negara ASEAN, namun kita masih harus bekerja keras untuk meningkatkan indeks korupsi secara berarti di masa mendatang.
Kita juga harus mengakui bahwa efektivitas pemberantasan korupsi masih harus terus kita tingkatkan. Karena itu regulasi antikorupsi harus terus disempurnakan. Lembaga-lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, harus terus kita perkuat dan kita dukung efektivitas kerjanya.
Upaya untuk melemahkan KPK harus kita cegah dengan sekuat tenaga. Proses seleksi pimpinan KPK yang sekarang sedang berjalan, perlu sama-sama kita kawal agar menghasilkan Pimpinan KPK yang berintegritas dan profesional. Untuk itu, mekanisme kerja di internal KPK sendiri perlu terus disempurnakan, sehingga tetap steril dari korupsi. Pada saat yang sama, kita mendorong dan mendukung agar jajaran Kejaksaan dan Kepolisian RI terus berbenah diri dan melanjutkan reformasi. Kedua lembaga penegak hukum itu harus menjadi lembaga yang semakin berintegritas dan kredibel di depan publik.
Pemberantasan terorisme sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, terus kita jalankan. Pemberantasan terorisme terkadang mengharuskan tindakan tegas, karena tindakan terorisme sangat membahayakan keselamatan publik dan mengancam kewibawaan negara di depan warga negaranya.
Namun demikian, kita juga menerapkan pendekatan preventif, melalui upaya deradikalisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Hasilnya, sungguh menggembirakan. Negara dan masyarakat bahu membahu dan menjadikan program deradikalisasi sebagai aksi dan sekaligus tanggung jawab bersama.
Terhadap ini semua, tidak sedikit yang telah kita capai. Banyak aksi-aksi terorisme yang dapat kita ungkap, kita gagalkan, dan kita cegah sejak dini. Dengan upaya itu, kita berharap aksi-aksi terorisme semakin lemah, dan Insya Allah, pada saatnya nanti kita dapat melenyapkannya dari tanah air kita.
Berkaitan dengan gangguan keamanan yang kadang masih terjadi di Papua, Pemerintah akan tetap bertindak tegas untuk menjamin tetap terjaganya ketertiban kehidupan masyarakat, dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menyadari kompleksitas permasalahan yang ada, Pemerintah menetapkan kebijakan guna menjamin pembangunan di Papua dapat benar-benar menuju kehidupan masyarakat yang semakin adil, aman, damai dan sejahtera. Di bidang politik, melalui otonomi khusus, Pemerintah telah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menjalankan pembangunan sesuai sumber daya yang dimilikinya.
Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah juga melakukan desentralisasi fiskal yang cukup besar, untuk secara langsung mendukung percepatan pembangunan di Papua. Papua juga menjadi salah satu koridor ekonomi di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Kebijakan Pemerintah yang lebih mengutamakan pendekatan pembangunan ekonomi, kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Menata Papua dengan hati, adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua, sebagai gerbang timur wilayah Indonesia.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Di bidang politik, kita berhasil melaksanakan proses konsolidasi demokrasi yang diakui oleh komunitas internasional, sebagai proses konsolidasi terbaik di Asia dan Afrika. Tantangan terbesar yang kita hadapi adalah bagaimana meningkatkan kualitas partisipasi politik, sekaligus kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi.
Dalam hal partisipasi publik, kita sungguh berharap bahwa keluasan partisipasi juga disertai dengan pemahaman yang mendalam dan kebijaksanaan wisdom serta menjunjung tinggi moral dan etika politik yang luhur. Dalam hal kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi, kita harus mendorong agar lembaga-lembaga itu makin efektif dan berwibawa.
Oleh karena itu, empat pilar utama demokrasi di negeri ini, yaitu lembaga Judisial, Legislatif, Eksekutif dan Media, tidak hanya harus otonom dan mandiri, namun juga makin transparan dan akuntabel di depan publik. Selain itu, semua lembaga demokrasi, tanpa kecuali, tidak hanya harus memperhatikan proses, namun juga semestinya berorientasi pada kualitas; tidak hanya memperhatikan prosedur namun juga manfaat.
Di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) kita tingkatkan kemampuan dan profesionalitasnya. Pembangunan TNI kita tujukan untuk mengembangkan TNI yang tidak saja terlatih, namun juga memiliki tingkat kesiapan yang tinggi dalam penugasan.
Dengan kemampuan keuangan negara yang makin meningkat, kita juga terus memodernisasi kekuatan dan alat utama sistem persenjataan. Kita memperkokoh tradisi di lingkungan TNI, yang memastikan bahwa seluruh jajaran TNI konsisten dalam mengikuti kebijakan politik negara, yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, penghormatan kepada hak asasi manusia, serta patuh pada hukum nasional dan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi.
Penugasan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang, khususnya dalam tanggap darurat penanggulangan bencana; penugasan di wilayah perbatasan demi terpeliharanya keutuhan NKRI; dan pembebasan kapal niaga beserta 20 awaknya yang disandera oleh perompak Somalia yang berakhir sukses, menjadi contoh nyata bagi keandalan dan pengabdian tanpa putus dari seluruh prajurit TNI. Semua itu menunjukkan konsistensi TNI atas komitmennya terhadap keselamatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.
Saudara-saudara,
Seiring dengan makin membaiknya keuangan Negara, kita juga meningkatkan kualitas pelayanan dan akses warga Negara terhadap pendidikan dan kesehatan. Demi keadilan yang makin luas, pemerintah memberikan perhatian ekstra kepada masyarakat berpendapatan rendah.
Di masa lalu, masyarakat berpendapatan rendah sering mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan dasar. Alhamdullilah, keadaan ini telah berubah. Saat ini, saya dapat memastikan bahwa semua warga negara berpenghasilan rendah, memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan dari pemerintah. Tidak boleh ada lagi anak-anak kita dalam usia wajib belajar yang tidak bisa bersekolah. Tidak boleh juga ada warga negara tidak mampu, yang gagal memperoleh pelayanan dasar kesehatan dari pemerintah. Oleh karena itu, saya menyeru agar seluruh jajaran pemerintah, di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, memastikan bahwa program yang mulia ini dapat diimplementasikan dengan baik dan nyata.
(P008)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
