"RSUD dr. Hasri Ainun Habibie diharapkan dapat menjadi rumah sakit rujukan yang melayani masyarakat Gorontalo ke depannya. Untuk itu, Komisi IX DPR RI juga akan mendorong kesiapan dan pemenuhan alat-alat kesehatan di RSUD tersebut," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Ia menyampaikan hal tersebut saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI meninjau RSUD dr. Hasri Ainun Habibie, Gorontalo, Rabu.
Baca juga: Komisi IX dorong Pemerintah Papua Barat mempercepat vaksinasi
Di samping itu, Komisi IX juga berjanji akan membantu dan mendukung RSUD dr. Hasri Ainun Habibie dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pasiennya.
Menurut Komisi IX, apabila RSUD tersebut tidak memperoleh bantuan dan dukungan itu, mereka berkemungkinan tidak mampu memenuhi hak masyarakat Gorontalo untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mumpuni di daerahnya.
Dengan demikian, masyarakat Gorontalo justru diharuskan berobat ke daerah lain sehingga akan menghabiskan biaya dan waktu yang lebih banyak.
Pada kesempatan yang sama, Komisi IX mengapresiasi usaha seluruh pihak di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie yang telah menerapkan sistem komputerisasi kepada pasien sehingga mengurangi potensi membuat kerumunan di sekitar rumah sakit.
Sebelumnya, Senin (21/2), Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI mengunjungi Papua Barat. Mereka menggelar pertemuan dengan beberapa pihak dari Pemerintah Daerah Papua Barat.
Di antaranya, Wakil Gubernur Papua Barat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala BPJS Kesehatan Wilayah Papua Barat, dan Kepala BPOM. Lalu, ada pula Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, di Manokwari, Papua Barat.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas beberapa hal terkait dengan perkembangan penanganan pandemi COVID-19 di Papua Barat, terutama dorongan dari Komisi IX kepada pemerintah setempat untuk mempercepat vaksinasi terhadap seluruh masyarakatnya.
Selain itu, Komisi IX juga meninjau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari, Papua Barat, untuk melihat sarana dan prasarana serta menyampaikan aspirasi masyarakat agar BPOM menjadi perpanjangan tangan pemerintah Manokwari.
Baca juga: Anggota DPR minta pemerintah tinjau ulang aturan JHT
Baca juga: Panja vaksin Komisi IX DPR evaluasi program vaksinasi
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022
