Hal tersebut disampaikan Wapres saat memimpin Rapat Penyertaan Modal Negara melalui Saham Dwiwarna pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk, di Jakarta, Kamis (24/2), sebagaimana keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Jumat.
"Saya minta dilakukan secara cermat sesuai dengan aturan yang ada. Apa yang sudah direncanakan oleh Kementerian BUMN agar dapat dieksekusi dengan baik, dengan pengawasan dari BPKP," ujar Wapres.
Sebagaimana diketahui pemerintah merealisasikan komitmennya untuk terus mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi syariah di Tanah Air, dengan melakukan penyertaan modal negara melalui saham seri A Dwiwarna di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI.
Wapres mengatakan pemerintah berencana untuk semakin mendorong pertumbuhan BSI dengan menyertakan modal negara melalui saham seri A Dwiwarna.
Lebih lanjut, Wapres juga mengingatkan agar upaya penyertaan modal negara tersebut tidak mengganggu permodalan dan merugikan posisi Pemegang Saham Pengendali (PSP) BSI, mengingat tiga bank PSP ini merupakan perusahaan publik.
"Secara strategi bisnis, opsi ini harus menguntungkan perusahaan dan membawa maslahat bagi negara dan masyarakat," katanya.
Wapres juga menuturkan bahwa untuk menumbuhkan BSI, memang diperlukan kepemilikan negara secara langsung.
"Negara nanti memiliki hak-hak istimewa untuk menyetujui perubahan anggaran dasar, mengangkat dan memperhatikan Dewan Pengurus (direksi), dan juga memantau perkembangannya lebih lanjut," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan bahwa Kementerian BUMN akan melakukan percepatan penyertaan modal negara melalui saham Dwiwarna di BSI pada kuartal ketiga tahun ini.
"Insya Allah Pak Wapres, saya sudah diskusi dengan para Direksi Himbara untuk saham Dwiwarna ini kita akan pastikan terjadi di tahun ini," ungkap Erick.
Tidak hanya itu, menurut Erick, BSI juga akan menarik unit BTN Syariah untuk memperkuat posisi dan memperbesar kapasitas pasarnya.
"Itulah yang kita harapkan supaya posisi BSI ini semakin besar dan tentunya semakin kuat, dalam arti kapitalisasi pasar dan tentu dorongannya untuk industri perbankan," terangnya.
Erick menambahkan, BSI ke depan diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas Industri Halal Indonesia yang saat ini masih belum masuk lima besar dunia.
"Kalau kita lihat, kita merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tetapi tingkat produktivitasnya belum masuk lima besar Industri Halal dunia. Karena itu kita dorong BSI kesana," jelasnya.
Pada kesempatan ini, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan bahwa sebagai lembaga pengawasan, BPKP siap membantu mengawasi proses penyertaan saham Dwiwarna di BSI hingga tingkat risiko dan compliance-nya.
"Kami siap mengawal proses ini supaya dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan," tegasnya.
Turut hadir pada rapat ini, Direktur Utama Bank BRI Sunarso, Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilaar, dan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Tim Ahli Wapres Iggi Haruman Achsien, serta Asisten Deputi Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha Ahmad Lutfie.
Baca juga: Wapres harapkan peran aktif HIKMAT di sektor ekonomi syariah
Baca juga: Laba bersih BSI tumbuh 38,42 persen pada Desember 2021
Baca juga: BSI komitmen dukung sektor UMKM lewat program Talenta Wirausaha
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2022
