"Termasuk mendukung percepatan pembangunan dan penurunan kemiskinan tingkat desa," ujarnya di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jumat.
Ia menegaskan efek dari penyaluran bantuan langsung tunai Dana Desa terhadap penurunan angka kemiskinan sangat signifikan.
Rinciannya penurunan angka kemiskinan periode Maret sampai September 2021 sebesar 0,81 persen atau setara dengan 313.130 jiwa, dan angka ini terbesar secara Nasional.
Kemudian, penurunan kemiskinan perdesaan tahun 2020 - 2021 sebesar 1,37 persen dan merupakan penurunan kemiskinan tertinggi sepanjang satu dekade terakhir. Sementara penurunan kemiskinan di perkotaan pada tahun yang sama sebesar 0,38 persen.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga telah melakukan rapat koordinasi mengenai Percepatan Pencairan Dana Desa yang diikuti seluruh bupati beserta Wali Kota Batu di Surabaya, Kamis (24/2), dan dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.
Tahun ini, katanya, Jatim mencatatkan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tercepat secara Nasional pada Kabupaten Madiun per 31 Januari 2022 pukul 08.25 WIB.
Penerbitan SP2D berikutnya diikuti oleh Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Magetan pada hari yang sama pukul 10.30 WIB.
Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa percepatan penyaluran Dana Desa merupakan komitmen Pemprov Jatim mendukung pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa.
Terlebih dalam situasi saat ini, kata dia, Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting dalam penanganan dampak pandemi COVID-19.
"Minimal 40 persen dari alokasi Dana Desa itu merupakan BLT sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat di tengah pandemi," kata Ketua Umum PP Muslimat NU tersebut.
Lebih lanjut, gubernur perempuan pertama di Jatim itu mengatakan, Tahun 2021 Pemprov Jatim telah menyalurkan 99,92 persen Dana Desa untuk 7.721 desa.
Total anggaran yang disalurkan sebesar Rp7,653 triliun dari total alokasi sebesar Rp7,659 triliun.
Khofifah menjelaskan terdapat tiga desa yang belum tersalurkan, dua di antaranya ialah desa di Sidoarjo yang terdampak lumpur Lapindo, sedangkan satu desa lannya adalah Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Gresik, karena kepala desa menghadapi permasalahan hukum.
"Dari DD yang sudah disalurkan tersebut, BLT sebagai perlindungan sosial telah dinikmati oleh 570.519 keluarga penerima manfaat dengan total anggaran sebesar Rp2,054 triliun atau tersalurkan 95,86 persen," tutur Khofifah.
Tahun ini, lanjut dia, Jatim mendapatkan alokasi Dana Desa dari Kementerian Desa PDTT sebesar Rp7,76 triliun untuk 7.724 desa. Alokasi ini mengalami peningkatan cukup tinggi sebesar Rp100,268 miliar dibanding tahun lalu.
Dari jumlah tersebut, progres hingga 24 Februari menunjukkan percepatan cukup signifikan, yakni penyaluran kepada 1.839 desa dengan total anggaran sebesar Rp 601,6 miliar.
Di sisi lain, usai rakor di Surabaya, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan terima kasih dan penghargaan luar biasa kepada Gubernur Jatim yang telah bekerja keras mengawal Dana Desa agar cepat tersalurkan dan tepat sasaran.
"Ibu gubernur ini perhatiannya luar biasa, sehingga kalau urusan desa, Dana Desa, hingga BUMDesa, Jawa Timur selalu terdepan dibanding provinsi lain di Indonesia," kata Gus Halim, sapaan akrabnya.
Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2022
