"Pak, di kampung saya ada sekitar 80 kepala keluarga. Sekitar 60-an punya rumah dan sisanya tidak. Kami mohon Pak menteri bisa membantu dan membelikannya," ujar salah seorang warga, Rochim, ketika berdialog dengan Menpera di Surabaya, Minggu.
Mendengar keluhan tersebut, Suharso tersenyum. Ia kemudian menjelaskan secara detil program pemerintah, khususnya program rumah murah yang dimilikinya.
"Pemerintah sudah menyiapkan dan membuat program rumah murah. Semua warga bisa mengikuti dan mendapatkannya dengan harga relatif terjangkau," ujarnya.
Selain itu, kedatangan Suharso yang dikemas dalam bentuk dialog dan sahur bersama, dimanfaatkan oleh warga mengeluarkan uneg-unegnya, terlebih persoalan pemukiman dan sanitasi jalan.
Warga terlihat tidak sedikit yang mengeluh, bahkan protes melihat perkembangan penduduk yang semakin padat, namun pembangunan seperti sanitasi jalannya dianggap tidak pernah mendapat perhatian pemerintah setempat.
"Inilah pentingnya ada pertemuan dengan warga. Kami di pemerintahan pusat bisa mendengar dan mengerti keluhan-keluhan yang ada di masyarakat bawah, khususnya di daerah pinggiran seperti kawasan Bulak Banteng ini," kata Suharso, yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP).
Saat dialog bersama warga, Suharso didampingi Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Gentur Prihantono. Ada juga Ketua DPW PPP Jatim Musyafak Noor, Ketua DPC PPP Surabaya Buchori. Datang juga mantan Ketua DPW PPP Masjkur Hasyim serta Ketua PC Nahdlatul Ulama Kota Surabaya KH Syaiful Chalim.
"Dialog ini kami sengaja lakukan dalam bentuk tidak formal dan tidak ada penyambutan seremonial. Ajang ini juga sebagai sumbang saran dari warga bagi pemerintah dan mendengar apa yang terjadi di bawah. Sebab tidak jarang warga menemui kesulitan ketika menyampaikan aspirasinya," papar dia.
Kendati demikian, pihaknya mengaku tidak serta-merta mengabulkan semua aspirasi warga. Ini karena tetap harus ada mekanisme dan aturan, khususnya yang berhubungan dengen pemerintah daerah atau kota setempat.
"Sama sekali tidak ada maksud mengambil wilayah porsi pemerintah daerah. Tapi pemerintah pusat ingin mendengar keluhan secara langsung dan meminta pemerintah provinsi untuk mengakomodir dan memperhatikan keluhan warga," ucap Suharso.
"Kalau pemerintah provinsi tidak memperhatikannya, silahkan warga melapor dan saya akan tindaklanjuti," demikian Menpera.
(T.ANT-165)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
pejabat dan partai korupsi baru percaya....