Menurut Ketua Ketua Fraksi PKB MPR RI Lukman Edy, dukungan tersebut dikarenakan masih setengah hatinya para politisi Senayan dalam menyikapi wacana perlunya amandemen kelima UUD 1945.
"Ada arus aspirasi yang kuat di kalangan teman-teman DPR RI, DPRD PKB se-Indonesia agar Fraksi PKB MPR menyuarakan perlunya tindakan konkrit atas persoalan-persoalan bangsa yang sistemik di republik ini melalui perubahan kelima UUD 1945," kata Lukman Edy.
Desakan atas perlunya PKB di MPR RI menyokong wacana perlunya amandemen kelima ini bukan tanpa alasan.
"Fakta sejarah mengatakan bahwa PKB punya pengalaman pahit terkait belum jelasnya jenis kelamin sistem ketetanegaraan kita sebagai bangsa. Meski konstitusi kita menganut sistem presidensiil, namun regulasi sistem politik kita sangat menyuburkan praktik politik yang berwatak parlementer" ujarnya.
Jadi, lanjutnya, dengan perubahan kelima UUD 1945 pihaknya ingin ada penguatan sistem presidential dengan menjamin perimbangan kekuatan pemerintah dan DPR.
"Kita tidak ingin peristiwa yang menimpa Gus Dur saat menjadi presiden itu terulang lagi di masa mendatang," ujarnya. (zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2011
