Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPC Partai Demokrat Cilegon, Ali Mujahidin, menyatakan dukungannya kepada pencalonan pasangan Ratu Atut-Rano Karno dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten pada 22 Oktober 2011 mendatang.

"Kami mendukung Ibu Atut sebagai calon gubernur," ujar Ali Mujahidin melalui email yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Penegasan dukungan kepada duet Atut-Rano itu disampaikan Ali Mujahidin secara terbuka setelah dilakukannya pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wagub Banten pada 25 Agustus lalu.

Ali Mujahidin yang akrap disapa Mumu itu menyatakan bahwa tidak hanya dirinya pribadi saja yang memberikan dukungan kepada Ratu Atut yang kini masih menjabat sebagai Gubernur Banten, namun segenap jajaran DPC Partai Demokrat Cilegon juga memberikan atensi yang sama.

Sikap Mumu dan DPC Demokrat Cilegon tersebut berseberangan dengan keputusan politik DPP Partai Demokrat yang mengusung pasangan Wahidin Halim-Irna.

Menanggapi sikap Mumu itu, Ketua DPD Demokrat Banten Wahidin Halim (WH) membantah klaim Ali Mujahidin itu dan DPC Partai Demokrat Cilegon tetap solid mematuhi garis partai.

Menurut WH, Mumu telah melakukan manuver pribadi karena tidak mendapat tempat yang dia inginkan di DPD Partai Demokrat. "Di dunia perpartaian selalu ada yang begitu," ujar-nya.

Atas sikapnya tersebut, kata WH, Mumu akan dipertimbangkan dari posisinya sebagai ketua DPC Demokrat Cilegon. "Jika keluar dari garis partai, pasti akan ada tindakan," tegas-nya.

Hal senada juga ditegaskan Sekretaris DPD Demokrat Banten, Media Warman. Dia menegaskan bahwa yang disampaikan Mu-mu itu bukan sikap DPC Partai Demokrat Cilegon, tetapi pribadi. Sikap Mumu tersebut, kata Media Warman, karena yang bersangkutan kecewa akibat tidak terpilih menjadi Sekretaris DPD Demokrat Banten.

"Semua masyarakat tahu bahwa yang bersangkutan berambisi menjadi sekretaris DPD Demokrat Banten. Dengan pertimbangan tertentu, DPP Partai Demokrat tidak memilih, dan dia melakukan perlawanan," ujarnya.

Media Warman juga menyatakan bahwa Mumu akan mendapat sanksi dari DPP Partai Demokrat dan DPD Partai Demokrat Banten. "Tentu kami akan mem-berikan sanksi yang sesuai de-ngan garis partai. Kami tidak memerlukan kader yang keluar dari garis partai, dan kami siap mengeluarkan yang bersangkutan," tegasnya.

(T. D011/S019)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011