Berikut ini lima berita hukum menarik pilihan ANTARA.
Pansel perpanjang masa pendaftaran calon anggota Komnas HAM
Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI memperpanjang masa pendaftaran untuk periode kepemimpinan 2022 hingga 2027.
"Masa pendaftaran awalnya sampai 8 Maret 2022, kemudian diperpanjang hingga sebulan mendatang, tepatnya pada tanggal 8 April 2022," kata Ketua Pansel Calon Anggota Komnas HAM RI Prof. Makarim Wibisono pada sosialisasi dan diskusi bertema Tantangan HAM Lima Tahun Mendatang dan Peran Strategis Komnas HAM di Jakarta, Jumat (4/3).
Selengkapnya baca di sini.
KPK gelar Kick Off Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Kick Off Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20 yang menandai dimulainya pembahasan upaya pemberantasan korupsi oleh negara-negara anggota G20
"Dengan mengucap bismilahirrahmanirrahim, kami nyatakan secara resmi aktivitas dan kegiatan Anti-Corruption Working Group dimulai," ujar Ketua KPK Firli Bahuri sesaat sebelum memukul gong sebagai tanda simbolis pembukaan ACWG G20, seperti dipantau secara virtual di Jakarta, Jumat (4/3).
Selengkapnya baca di sini.
Mahfud MD: KPK-PPATK perlu ciptakan kolaborasi global pulihkan aset
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menkopolhukam) Mahfud MD mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan kolaborasi global dalam pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.
“Penguatan kerja sama lintas instansi dan negara diharapkan dapat menjangkau tantangan untuk menyelamatkan aset hasil kejahatan, seperti korupsi secara optimal. Dalam hal ini, peran KPK dan PPATK dalam kolaborasi global sangat diperlukan,“ ujar Mahfud MD dalam gelar wicara virtual Kick Off G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) bertajuk “Presidensi G20: Kuatkan Komitmen Bersama Berantas Korupsi”, dipantau dari Jakarta, Jumat (4/3).
Selengkapnya baca di sini.
JPU tolak pembelaan dua polisi terdakwa "unlawful killing"
Jaksa penuntut umum (JPU) menolak pembelaan dua polisi terdakwa kasus pembunuhan sewenang-wenang (unlawful killing) yang menewaskan empat anggota FPI pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (4/3).
Menurut jaksa Donny Mahendra Sany, saat membacakan tanggapan atas pembelaan terdakwa (replik), argumen penasihat hukum keliru karena mengabaikan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.
Selengkapnya baca di sini.
Dirkrimum: Dua helikopter disiapkan evakuasi korban KKB di Beoga
Direktur Reskrimum Polda Papua Kombes Faizal Rahmadani menyebutkan bahwa dua helikopter disiapkan untuk mengevakuasi karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT) yang menjadi korban penyerangan KKB di Beoga, Kabupaten Puncak.
Dua helikopter yang disiapkan itu terdiri dari milik perusahaan (PTT) dan milik TNI, kata Kombes Faizal Rahmadani kepada ANTARA, Jumat (4/3) petang.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2022
