"Ujung dari program RAPS adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepastian hukum yang didapat dibutuhkan masyarakat untuk mengakses bantuan modal, bibit, dan seterusnya. Komunitas NU yang masif diharapkan bisa turut terlibat dalam membantu pemilihan skema yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata Deputi II KSP Abetnego Tarigan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Dia mengetakan Presiden Joko Widodo berkomitmen menerapkan RAPS untuk mendorong pengelolaan lahan dan sumber daya alam (SDA) berbasis masyarakat demi kesejahteraan masyarakat.
Salah satu fokus program KSP di 2022, lanjutnya, adalah mendorong pemberdayaan di 16 lokasi proyek utama (major project) reformasi agraria dan 11 lokasi rencana pengembangan area terpadu perhutanan sosial.
Dengan kolaborasi antara sektor dan keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas), seperti NU, maka kegiatan pemberdayaan di lokasi-lokasi konflik agraria dapat dikerjakan secara bersama-sama, jelasnya.
Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia dengan 91,2 juta anggota, KSP menilai NI merupakan salah satu mitra penting Pemerintah.
"Peran dari jaringan 29.000 pesantren NU dalam pendampingan pengajuan lokasi penanganan konflik agraria serta pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat dibutuhkan untuk mencapai target RAPS," ujarnya.
Pemerintah berharap percepatan realisasi penerapan program perhutanan sosial, yang baru mencapai 4,8 juta hektare dari target 12,7 juta hektare.
Selain itu, katanya, kolaborasi dengan NU diharapkan meningkatkan pencapaian redistribusi tanah untuk reformasi agraria, yang baru mencapai 1,4 juta hektare dari target 4,5 juta hektare.
Sebagai perwujudan kolaborasi antara Pemerintaj dengan NU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menyelenggarakan kegiatan "Halaqoh RAPS" dalam rangka memperingati Hari Lahir ke-96 NU di Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat (4/3).
PBNU mendorong warga NU turut berkontribusi pada percepatan RAPS dan menargetkan pendampingan untuk penyelesaian RAPS hingga sedikitnya dua juta hektar lahan berkonflik.
Pada saat yang sama, lembaga otonom perempuan NU ditargetkan membantu meningkatkan keterlibatan perempuan dalam program perhutanan sosial hingga 15,7 persen dari yang saat ini hanya lima persen saja.
"Melalui program RAPS ini, Pemerintah diharapkan tidak hanya memberikan ‘ikan’ tapi juga ‘kail’ dan ilmu memancing bagi warga NU," kata Ketua Tanfidziyah PBNU Alissa Wahid.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2022
